Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aktivitas partai politik (parpol) tanpa terkecuali. Pengawasan ini dinilai krusial jelang Pemilu 2024.
“Boleh juga itu PPATK awasi kegiatan-kegiatan parpol menjelang pemilu. Ini berlaku untuk setiap partai,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).
Sahroni sendiri hadir dalam kegiayan Green Finacial Crime (GFC) Fair terkait perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) ke-21 di kantor PPATK.
Lebih lanjut, kata dia menjelaskan, pengawasan PPATK itu akan membuat proses politik bersih dari dana hasil kejahatan. Terlebih, PPATK disebut memiliki peran sentral dalam mengawasi proses pemilu. Oleh karena itu, Sahroni menyebut PPATK harus turut mengambil peran aktif dan konkret dalam momentum pemilu.
“PPATK harus ambil peran demi terwujudnya Pemilu 2024 berjalan adil dan damai. Jangan sampai ada dana kejahatan yang dibiarkan mengintervensi pemilu. Bisa bahaya itu, (bisa) diacak-acak pemilu kita nanti,” ucap Sahroni.
Sahroni pun menyarankan agar PPATK selalu menjalin kerja sama serta kolaborasi antar-lembaga.
“Tentu kalau ada temuan dana mencurigakan, kita tidak mungkin minta PPATK urus semuanya,” ujar Sahroni.
Oleh karena itu, dia menekankan, hasil analisis PPATK bisa diserahkan ke lembaga-lembaga penegak hukum guna penyelidikan lebih lanjut.
“Kita kan punya KPK, Polri, Kejagung yang selalu siap membantu. Teman-teman penyedia jasa keuangan juga pasti bantu terkait akses datanya. Apalagi ada Pak Menko Polhukam (Mahfud MD) yang akan back up,” tuturnya.
Sahroni juga mengapresiasi kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana. Menurut dia, kinerja PPATK era ini sangat baik.
“PPATK jadi lebih hidup dan kinerja-nya mengalami peningkatan. Luar biasa!” kata Sahroni menambahkan.
Aria Triyudha
