Tahun 2023 merupakan tahun politik, maka terhitung mulai sekarang para partai politik (parpol) akan mulai bergerak mengambil langkah-langkah poltitiknya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, lumrah bila parpol mulai menunjukkan langkah politiknya dalam mempersiapkan kontestasi Pemilu 2024.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar kiranya strategi pemenangan politik yang akan diambil oleh parpol jangan sampai mengancam stabilitas nasional
“Pemerintah selalu menginginkan, selalu mengatakan kepada seluruhnya agar melakukan dinamika di tahun politik ini, untuk tetap pada koridor-koridor menjaga stabilitas politik dan keamanan kita,” kata Ade dalam diskusi yang diselenggarakan oleh MNC Trijaya, di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Lebih lanjut dituturkan, strategi pemenangan parpol jangan sampai menggunakan cara kotor dengan mempolitisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pasalnya, dapat menimbulkan perpecahan. “Silakan melakukan strategi tapi tetap pada koridor-koridor NKRI,” tegas dia.
Terkait teknis dan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pemerintah tidak intervensi. Sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Meski begitu, pemerintah tetap punya hak untuk mengambil langkah yang dirasa perlu, terkait instruksi keamanan. Namun tetap harus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu.
Ade menegaskan, meski memasuki tahun politik pemerintah tetap akan fokus menyelesaikan program-program pembangunan hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Masa jabatan Presiden Jokowi sampai 20 Oktober 2024. Jadi, kami akan tetap melakukan pembangunan-pembangunan yang masih dijadwalkan atau masih ada dalam road map RPJM secara nasional,” pungkas Ade
