Kurator Pembangunan IKN, Ridwan Kamil (RK) buka suara soal pro dan kontra keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mengingatkan bahwa pembangunan IKN tak perlu didebatkan lagi, karena sudah menjadi Undang-Undang.
Ia menilai wajar saja jika ada kubu yang tidak setuju dengan pembangunan IKN, sebab tidak ada yang mungkin 100 persen setuju mengenai proyek ini. RK menilai oposisi pasti tak setuju mengenai hal itu. Jika sudah mayoritas, kata RK, masyarakat harus menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Semuanya yang namanya oposisi mau bagus, mau nggak, pasti bilang tidak itu rumusnya, demokrasi ya. Tapi kalau sudah mayoritas oke, diketok palu ‘pak saya kan nggak coblos Pak Jokowi dia bukan presiden saya’ biasanya ada yang begitu, ya nggak bisa yang jadi presidennya namanya Pak Jokowi ya hormatin aja segala keputusannya kan begitu,” jelasnya dalam acara diskusi ‘Strategi Keberlanjutan Visi IKN dan Transformasi Jakarta’ di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Dia pun meminta anak muda untuk berpikir untuk memutuskan sesuatu sebab adanya demokrasi. RK pun meminta para politisi yang sedang berkontestasi untuk tidak mempolitisasi soal IKN, jangan lagi balik kanan mengenai setuju atau tidak setuju soal IKN.
“Jadi mohon politisi yang di medsos atau apa ngga usah balik kanan lagi ngomongin setuju nggak setuju. Sudah diketok palu menjadi sejarah bangsa ini melalui undang-undang,” tambahnya.
RK berharap siapapun presiden terpilih mendang bisa melanjutkan, tidak memberhentikan, dan tidak balik kanan soal IKN. “Jadi siapapun presidennya, melanjutkan, tidak boleh memberhentikan, tidak boleh membalik-kanankan. Saya kira ini harapan saya ya supaya bangsa ini belajar selalu move on gitu memperbaiki, maka setiap pemimpin pasti punya kebaikan-kebaikan yang perlu dilanjutkan,” tutur dia.
Diketahui, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menjadi topik yang dibahas oleh kubu Koalisi Perubahan yang mengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mereka menyampaikan kritik terhadap proyek IKN Nusantara yang menjadi program pemerintahan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka meragukan proyek IKN Nusantara dilaksanakan dengan alasan pemerataan pembangunan. Akan tetapi di sisi lain, program IKN tak bisa dihentikan begitu saja karena sudah mempunyai landasan hukum yakni undang-undang.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota koalisi menyatakan dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan partainya tetap mengupayakan supaya ibu kota negara tetap berada di Jakarta jika mereka memenangkan Pemilu 2024.
