Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja gerah dengan maraknya tudingan soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan salah satu pasangan calon Pilpres 2024. Ia pun menantang penuding untuk menunjukkan bukti.
“Dibuktikan saja kalau begitu. Yang jelas pada saat ini, kami sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman kementerian BUMN dan juga kepala Bulog, karena berkaitan dengan bansos, Kementerian Sosial (juga), agar bagaimana proses penyaluran bansos (sebenarnya),” ucap Bagja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Terkait antisipasi dari tudingan itu, Rahmat mengaku sudah mengingatkan beberapa lembaga negara, agar memperhatikan penyaluran bansos tidak didomplengi oleh peserta pemilu. “Kalau bansos sampai hari ini kami coba akan lakukan (pengawasan), khususnya pembagian, kami biasanya akan mengawasi kampanye, tapi kalau kampanye laporannya tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, jika ada pembagian sembako yang dilakukan oleh relawan atau tim kampanye tidak termasuk pada politisasi bansos, karena memang ada dananya, kecuali adanya upaya mempengaruhi pilihan publik. “Kecuali kampanye dalam bentuk lain bukan bansos, tapi bazar atau sembako itu diperbolehkan dalam PKPU,” tutur dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya menerima laporan adanya bansos di kantor Partai Golkar DPD DIY. Dia menduga ada upaya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik. “Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Golkar di DPD Yogya,” kata Hasto saat ditemui sesaat jelang debat kelima Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).
Dalam pernyataan tersebut, Hasto tidak mengungkapkan lebih detail atas temuan ini. Termasuk tujuan adanya tumpukan bansos tersebut. Namun dia menilai keberadaan bansos itu sebagai salah satu praktik politisasi bansos. Tepatnya untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu.
“Penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos,” kata Hasto.
