Market

Jaga Stabilitas Rupiah, Ekonom Usulkan Insentif Bagi Pengusaha Gunakan Nondolar AS

Untuk menjaga nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan pemerintah perlu membuat kebijakan baru. Tujuannya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah pada nilai yang sudah ditargetkan pemerintah.

Apalagi di tengah kondisi global yang semakin tidak pasti, maka akan semakin sulit untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Walaupun gejolak ini juga dirasakan negara tetangga.

“Dalam kondisi seperti sekarang relatif susah untuk mempertahankan nilai tukar rupoiah pada nilai tertentu, bahkan mata uang dunia itu rata-rata mengalami fluktuasi,” ujar Ekonom Senior INDEF, Aviliani di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Pada penutupan perdagangan Selasa sore tadi, mata uang rupiah melemah sebesar 172 poin atau 1,11 persen menjadi Rp15.648 per dolar AS dari penutupan sebelumnya sebesar Rp15.539 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turut melemah ke posisi Rp15.593 dari sebelumnya Rp15.550 per dolar AS.

Aviliani mengakui pemerintah sudah memberlakukan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sejak Agustus 2023 lalu. Tetapi ini belum bisa masuk ke sistem perbankan nasional untuk menjaga nilai tukar rupiah.

“Jadi sekarang ada kebijakan DHE, itu harapannya bisa menjaga nilai tukar, karena tidak mudah dimana disatu sisi investor asing juga hit and run, jadi mereka keluar dan masuk itu juga sangat berpengaruh terhadap nilai tukar. Jadi memang kita harus mencari jalan keluar selain DHE untuk bisa menjaga nilai tukar,” ungkapnya dalam sebuah Webinar .

Menurut Aviliani, salah satu upayanya yakni, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para pengusaha untuk melakukan perdagangan dengan mata uang lain selain dolar Amerika Serikat (AS).

“Tapi bagaimana bisa diberikan insentif kepada pengusaha yang mau menggunakan mata uang lain, agar mata uang lain bisa lebih stabil yang digunakan. Jadi ini PR (pekerjaan rumah) nya masih berat untuk menjaga nilai tukar,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang dinilai masih belum maksimal menarik dolar ke Tanah Air.

Pasalnya, kebijakan tersebut sebelumnya diproyeksikan akan memiliki potensi yang besar. Namun, Airlangga mengatkan masih ada sekitar USD8 miliar devisa hasil ekspor masih ditempatkan di luar negeri.

Back to top button