Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan proyek pembangunan IKN Nusantara akan dibiayai dana APBN 2024 melalui Program Prioritas dengan total anggaran mencapai Rp2.044 triliun.
Lebih spesifik, program prioritas tersebut diantaranya anggaran untuk proyek infrastruktur yang mencapai Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Salah satunya untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi lainnya.
“Untuk mendukung berbagai reformasi dan langkah-langkah pembangunan fundamental 2024, kami munculkan anggaran prioritas dalam mendukung transformasi ekonomi,” kata Sri Mulyani saat di Badan Anggaran DPR seperti dikutip Selasa (30/5/2023).
Sedangkans secara umum, anggaran prioritas tersebut, mencakup lima sektor, yaitu pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Untuk pendidikan, pemerintah menganggarkan Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran pendidikan akan disalurkan untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta link and match.
“Kami mulai dari yang paling dini, dari ibu hamil, PAUD, hingga yang sudah bekerja bisa mendapatkan alokasi pendidikan ini,” ujar Menkeu.
Kemudian, pemerintah menganggarkan Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran itu dialokasikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Anggaran juga disiapkan untuk penguatan perlindungan sosial (perlinsos), penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program Sentra Kreasi Atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan, serta mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlinsos di masa krisis atau bencana.
Untuk anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp396,9 triliun sampai Rp477,5 triliun untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi lainnya.
Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp187,9 triliun hingga Rp200,8 triliun untuk percepatan penurunan stunting serta penguatan teknologi farmasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sistem kesehatan.
Terakhir, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun dialokasikan untuk peningkatan produksi pangan domestik serta penguatan sarana dan prasarana, tata kelola sistem logistik, hingga ketersediaan dan keterjangkauan cadangan pangan nasional.
Wahid Ma’ruf
