Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang merespons isu mundurnya beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai apapun kebijakan yang akan dibuat menteri saat ini hanya membuat masyarakat bingung.
“Saya bilang sebenarnya kalau kita mau jujur pemerintahan ini tinggal sebulan kurang secara de jure, Tapi secara moral itu sebenarnya tinggal beberapa hari,” ujar Saut di Markas Pemenangan AMIN, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2024).
Saut menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang hingga saat ini belum ada progress. Dia pun mencontohkan cara berpikirnya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang harus berpikir ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan ekonomi.
“Harus komprehensif memikirkannya, enggak hanya pikirkan ekonomi, politiknya seperti apa sekarang, ekonominya begini, sosialnya begini, politiknya begini,” ujarnya.
Situasi saat ini, kata Saut, merupakan bagian dari instabilitas dalam pemerintahan saat ini.
“Soal dia mau mundur, itu kerjaan kalian, kerjaan saya meneliti apa betul mereka mau mundur, itukan indikasi-indikasi, indikasi kan bisa dicek informasinya,” katanya.
Seperti informasi, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.
Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyebut situasi ini bagian dari politik. Maklumlah, proses pencoblosan Pemilu 2024 sudah tinggal menghitung hari.
“Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri (Basuki Hadimuljono),” kata M Zainal Fatah, Jakarta, dikutip Jumat (19/1/2024).
