Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani tak ambil pusing dengan black campaign isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1998 yang kerap dialamatkan ke Prabowo Subianto menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Ya itu, kan, Ham Him Hum Hem Hom muncul setiap 5 tahun. Jadi kita sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang Pemilu,” kata Muzani kepada awak media, usai menghadiri acara Konsolidasi Kader Partai Gerindra Dapil 8, di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2023).
Menurut Muzani, masa kelam pada pemerintahan orde baru itu tak perlu di ungkit kembali menjelang pesta demokrasi. “Kita tidak perlu melihat ke belakang,” ujarnya.
Ia memastikan isu yang selalu digoreng itu tak membuat Prabowo goyah. Sebab, tujuan capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) ini maju dalam kontestasi Pilpres 2024, karena murni ingin memajukan bangsa Indonesia. “Karena itu kita nggak perlu mikirin, pokoknya kita jalan terus. Karena niat kita adalah berbuat baik untuk bangsa dan negara,” tutur dia.
Karenanya untuk menangkal kampanye hitam seperti ini, para kader perlu menyebarkan berita baik. Pasalnya, kata Muzani zaman sekarang semua kalangan menggunakan telepon genggam dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga, ujar dia, handphone dapat dipakai untuk menyempurnakan perjuangan politik Partai Gerindra.
“Pertama di like, kedua komen, ketiga dishare. Like, komen, share. Setiap berita yang baik tentang Pak Prabowo, tentang pemimpin partai, tentang fraksi, tentang Gerindra, nomor satu like, nomor dua komen, nomor tiga share,” jelas Muzani.
Ia juga mengingatkan, agar para kader tidak terpancing emosi ihwal berita tidak menyenangkan tentang Prabowo. Justru, dia berharap kader membalas berita tersebut dengan cara yang baik.
“Kalau ada berita yang tidak baik menjelek-jelekkan partai, membuat fitnah partai, apakah pemimpin atau partai nggak usah dibagikan, ngerti? Kalau bisa dijawab dengan cara yang baik,” kata dia.
Diketahui, Prabowo kerap disebut-sebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan sejumlah aktivis pada 1998. Isu ihwal dugaan pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998 juga mencuat saat Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu maju di Pilpres 2014 dan 2019.
Rizki Aslendra
