Korea Selatan sedang mempertimbangkan larangan penggunaan iPhone di kalangan militer, berlaku mulai 1 Juni. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran akan potensi kebocoran informasi sensitif melalui rekaman suara. Kekhawatiran ini mendorong sekelompok perwira tinggi, yang tidak ingin disebutkan namanya, untuk mengeluarkan pengumuman internal melalui server intranet Angkatan Udara pada 11 April.
Dokumen yang dibagikan menyebutkan bahwa akan ada larangan total terhadap penggunaan perangkat yang dapat merekam suara, termasuk iPhone. Larangan ini mencakup penggunaan iPhone dalam setiap pertemuan gabungan yang diadakan oleh markas besar angkatan darat, laut, dan udara, yang berlokasi di Gyeryongdae, Provinsi Chungcheong Selatan.
“Tidak dapat dihindari untuk memblokir segala jenis rekaman suara, tidak hanya komunikasi formal termasuk pertemuan, percakapan kantor, pengumuman bisnis dan keluhan serta konsultasi dengan publik, tetapi juga komunikasi informal seperti panggilan telepon pribadi (di dalam gedung militer),” tulis dokumen tersebut seperti dikutip dari Apple Insider dari Korean Herald, Kamis (25/4/2024).
Dokumen tersebut menekankan bahwa penting untuk memblokir segala jenis rekaman suara, tidak hanya dalam komunikasi formal seperti pertemuan, percakapan kantor, dan pengumuman bisnis, tetapi juga dalam komunikasi informal seperti panggilan telepon pribadi di dalam bangunan militer.
Alasan utama pelarangan ini adalah iPhone tidak sepenuhnya mematuhi National Defense Mobile Security, sebuah aplikasi pengelolaan perangkat seluler yang dioperasikan oleh otoritas militer, yang membatasi beberapa fungsi ponsel cerdas, termasuk kamera, Wi-Fi, tethering, fungsi USB, dan mikrofon.
Sejak April, markas besar militer telah melakukan uji coba terhadap larangan tersebut dan ada potensi perluasan larangan ini ke semua unit militer di seluruh negeri. Aplikasi keamanan, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional pada Agustus 2013, bertujuan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi dari kantor pusatnya di Yongsan-gu, Seoul.
Awalnya, kebijakan ini hanya diterapkan pada perwira militer dan pejabat publik yang bekerja di kementerian.
Ponsel pintar berbasis Android, terutama yang diproduksi oleh Samsung Electronics, akan dikecualikan dari larangan ini, menurut sumber tersebut.
