Industri sawit nasional mendorong percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) demi menggenjot produksi yang berdampak kepada semakin sejateranya petani sawit.
Ardi mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat akan terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah menerbitkan rekomendasi PSR untuk lahan petani di Kalsel seluas 6 ribu hektare.
“Capaian ini masih perlu terus didorong agar konsistensi pemenuhan produksi bahan baku terus terjaga dan berkelanjutan. Melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas dengan penerapan good agriculture practices agar produktivitas dan kualitas bisa meningkat,” tuturnya.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menambahkan, program PSR jalur kemitraan menjadi salah satu program utama Gapki. Program ini juga diintegrasikan dengan penanaman padi gogo yang ditanam di sela-sela jalur tanaman kelapa sawit, guna menyediakan pangan bagi masyarakat setempat serta mendukung ketahanan pangan nasional.
“Keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan produksi kelapa sawit Indonesia, namun juga memaksimalkan utilisasi pabrik kelapa sawit yang sudah terbangun serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Eddy.
Eddy Martono menambahkan dukungan pemerintah melalui BPDP-KS telah disetujui pembiayaan 52 ribu hektar calon lahan kelapa sawit rakyat dari 150 lembaga pekebun yang melibatkan ribuan petani. Sekitar 1.800 hektare merupakan program PSR dari jalur kemitraan, diantaranya bermitra dengan anggota Gapki.
Dalam acara kick off tanam perdana program PSR jalur kemitraan binaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan tumpangsari Padi Gogo, dilaksanakan di kebun Plasma Kemitraan KUD Gajah Mada binaaan PT Tapian Nadenggan yang merupakan anggota Gapki.
Petani menjadi salah satu tonggak industri kelapa sawit Indonesia, setidaknya 42 persen dari luas kebun sawit yang dikelola masyarakat. Sayangnya, produktivitas sawit rakyat masih relatif rendah dibandingkan perkebunan yang dikelola oleh perkebunan besar swasta maupun pemerintah.
