Ada yang benci, ada yang memuji. Keberadaan Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) memang kontroversi. Tapi tak bisa dipungkiri hingga saat ini, OTT KPK masih bisa dibilang satu-satunya cara ampuh dalam membuktikan tindak korupsi.
Masih belum lepas dari ingatan, kurang dari sepekan lalu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik KPK yang terlalu sering menggelar OTT.
Menurutnya, KPK tidak perlu sedikit-sedikit tangkap orang. Luhut menyebut apa yang dilakukan KPK melalui OTT tidak baik untuk keberlangsungan negeri ini. Bisa mencemarkan citra baik Indonesia.
“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut, di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12/2022).
Sudah pasti ucapan ini bikin gaduh. Tapi sebagai rekan kerja, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membela Luhut.
Mahfud sepakat dengan pandangan Luhut, soal urgensi konversi sistem pemerintahan ke basis digital. Menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu sering bikin kejutan lewat praktik operasi tangkap tangan (OTT).
Seringnya terduga korupsi terjaring dalam OTT bukan sebuah citra yang baik, malah sebaliknya. Membuat dunia tahu bahwa banyak celah dalam sistem di Indonesia, sehingga memudahkan orang untuk melakukan tindak korupsi.
“Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya,” kata Mahfud, Selasa (20/12/2022).
Apa yang disuarakan kedua Menko ini memang ada benarnya, tapi tampaknya mereka lupa, bahwa sistem digital adalah rancangan manusia. Yang menjalankan sebagai operator juga manusia. Tentu masih terdapat celah bagi oknum yang punya niatan buruk.
Meski konvensional dan enggak se-keren digital, tapi terbukti bahwa OTT KPK bisa menjadi pukulan telak untuk ungkap kasus korupsi. Bila sudah tertangkap basah, sulit untuk mengelak.
OTT juga telah terbukti mampu mengungkap aksi pejabat nakal yang asyik memperkaya diri dari uang rakyat. Maka tidak perlu diragukan efek baiknya bagi negeri ini.Tercatat ada sembilan Kepala Daerah yang berhasil terjaring dari cara konvensional ini, sepanjang tahun 2022. Berikut rinciannya:
Januari 2022
Terjaringnya empat pejabat jadi kado awal tahun yang pahit bagi rakyat Indonesia. Diawali oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang terjaring OTT KPK pada Rabu (5/1/2022). Dalam giat OTT, turut diamankan sejumlah uang.
Pada Rabu (5/1/2022) Rahmat tiba di Gedung Merah Putih KPK, pukul 22:51 WIB, dengan mengenakan kaos lengan panjang hijau dibalut luaran rompi Nike biru. Ia dijaring atas dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Selang sepekan, pada Rabu (12/1/2022) OTT KPK berhasil menjaring 11 orang, termasuk di dalamnya Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud. Penangkapan ini atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.
Nyaris selang sepekan, tepatnya Selasa malam (18/1/2022), KPK ciduk Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, barang bukti sebesar Rp786 juta terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 turut dijaring dalam giat OTT tersebut.
Yang terakhir, pada tanggal 26 Januari 2022, KPK berhasil melakukan tangkap tangan mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono. Ia ditangkap atas kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPU) terkait pengadaan barang dan jasa Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011-2016.
April 2022
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi. OTT dilakukan di daerah Jawa Barat, dengan mengamankan yang sebesar Rp1,024 miliar.
Pihak yang terkena OTT, antara lain Bupati Bogor Ade Yasin serta pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar. Ade Yasin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
Mei 2022
Pada Kamis (12/5/2022) KPK mengungkapkan tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Kota Ambon. Belakangan terungkap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy adalah salah satu tersangkanya.
Richard diduga telah menerima suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambong, dan turut menerima gratifikasi.
Juni 2022
KPK melakukan OTT pada mantan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti, Kamis (2/6/2022). Diketahui, penangkapan terhadap Haryadi Suyuti adalah berdasarkan adanya dugaan kasus tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Kota Yogyakarta, terkait pengurusan perizinan. Dari pihak swasta, Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono ditetapkan sebagai pemberi suap.
Agustus 2022
Dua ruangan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, langsung disegel penyidik KPK sejak Kamis (11/8/2022) setelah sang bupati terkena operasi tangkap tangan KPK di kawasan Senayan, Jakarta.
Keesokan harinya, KPK menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Mukti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo.
Desember 2022
Tertangkapnya Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, bersama 5 pejabat pemkab dalam kasus suap lelang jabatan menambah daftar sejumlah kepala daerah yang berurusan dengan KPK. KPK menduga Abdul Latif juga terlibat dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.Ia bersama yang lainnya terjaring OTT lembaga antirasuah pada Rabu (7/12/2022).
