Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengingatkan soal adab hingga kepatutan seiring pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Bambang, kedua hal itu perlu diperhatikan untuk menghindari konflik imbas keputusan Jokowi untuk cawe-cawe tersebut
“Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa Tengah (Jateng). Kalau orang Jateng tahu cawe-cawe artinya akan ikut campur, ikut mewarnai. (Tapi), cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat. Maka, cawe-cawenya adalah cawe-cawe yang sesuai (dengan) keadaban yang ada,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Bambang menjelaskan, adab hingga kepatutan sejatinya merupakan aspek positif bagi Jokowi yang ingin cawe-cawe di Pilpres 2024.
“Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres cawapres, itu kan urusan partai, tapi setelah itu pak Jokowi kan punya pasukan yang (namanya) Musra (Musyawarah Rakyat). Mungkin mau diarahkan kemana Musran itu kan Pak Presiden (yang tahu),” terangnya.
Lebih lanjut, Bambang Pacul memastikan, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi tak akan memengaruhi hasil Pemilu 2024. “Engga dong, itu maka saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa Jawa, ada kepatutannya tidak boleh cawe-cawe, mengintervensi itu tidak boleh,” tegas Pacul.
Jokowi Klaim Cawe-cawe untuk Kepentingan Negara
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui akan melakukan cawe-cawe dalam politik. Namun, ia mengeklaim hal ini demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” tegas Jokowi saat menjamu sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).
Jokowi menyebut Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Pasalnya, Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi.
“Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju Korea Selatan, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa enggak menjadi negara maju?” imbuh dia.
Ia pun sempat menyinggung soal pergantian kepala negara pada Pemilu 2024 mendatang. Ia mengaku tak ingin penerusnya kelak justru menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan.
“Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,” jelas Jokowi.
