Minim dan masih terbatasnya referensi terkait ilmu pemerintahan di Indonesia mendorong Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menerbitkan dan meluncurkan buku Etika Pemerintahan. Dalam kaitan itu pula MIPI menyambangi Menko Polhukam Mahfud MD membahas berbagai hal terkait etika pemerintahan.
“Beliau juga (Mahfud MD) salah satu dewan pakar MIPI dan pernah menerima MIPI Award. Jadi hukumnya wajib kita datangi. Insya Allah beliau bersedia jadi pembicara utama dalam peluncuran buku Etika Pemerintahan,” kata Ketua Umum MIPI Dr Bahtiar, di Jakarta, Senin (17/4/2023)
Bahtiar menjelaskan, MIPI sebuah organisasi yang berdiri 22 Oktober 1991, adalah wadah bagi keluarga besar ilmu pemerintahan baik bagi mereka yang berprofesi sebagai ilmuwan di perguruan tinggi, pemerhati dan praktisi pemerintahan di seluruh Indonesia.
Sebagai upaya memberikan sumbangsih dalam bentuk referensi terkait pemerintahan di Indonesia yang masih relatif terbatas, MIPI bersama sejumlah pakar menerbitkan buku Etika Pemerintahan.
“Buku ini merupakan pemikiran para ahli pemerintahan yang perlu diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat,” kata Bahtiar yang juga menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini.
Buku tersebut antara lain membahas tujuan bernegara yang oleh Soltou (1951) disebutkan, menjamin berkembangnya daya cipta warga sebebas bebasnya. Jaminan itu diupayakan dengan segala cara termasuk membangun etika.
Di berbagai negara, etika pemerintahan diwujudkan dalam bentuk hukum, baik melalui semangat konstitusi sebagai hukum tertulis, maupun lewat konvensi sebagai kesepakatan kolektif. Etika pemerintahan dibutuhhkan agar hidup manusia lebih bersusila dan penuh kemuliaan hakiki.
Dengan demikian pemerintahan dapat terkendali, tidak saja oleh hukum yang terbatas dan mudah dimanipulasi, tetapi juga oleh etika yang menuntut kesadaran moral pemerintah dan warganegaranya. Etika pemerintahan mengadu soal ketidakadilan rasa, kebenaran, kewajaran dan kepatutan.
Masalah yang aktual belakangan ini adalah bagaimana membuktikan perilaku dan kepemilikan pejabat itu benar, wajar dan patut.
Peluncuran buku akan digelar di Jakarta 5 Mei 2023 mendatang dengan pembicara kunci Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu akan menghadirkan pula pakar otonomi daerah Prof Ryaas Rasyid dan pemerhati masalah politik Airlangga Pribadi Kusman PhD.
