Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons kebijakan India menyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurut dia, hal ini menjadi alarm alias peringatan agar Indonesia segera bisa merealisasikan swasembada pangan.
Mendag Zulhas juga mengingatkan agar Indonesia tak perlu bergantung terus pada impor. “Makanya kita harus swasembada pangan. Walaupun Menteri Perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/7).
Kewaspadaan soal kebijakan India itu juga diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balance atau neraca perdagangan ke Kemendag dan Bapanas.
Meski demikian, Arief menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.
Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
India resmi mengumumkan penghentian ekspor beras yang berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.
Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan para petani harus menanam ulang padi mereka.
“Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor,” kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi.
Ikhsan Suryakusumah
