Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penurunan indeks logistik. Jadi pemerintah perlu terus melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dari hulu dan hilir untuk menopang distribusi logistik.
Anggota Komisi IX DPR, Putri Komarudin menerangkan pemerataan tersebut berperan penting sebagai kunci untuk menciptakan mobilitas logistik yang efisien. Apalagi mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang tentu memerlukan pemerataan akses konektivitas supaya mempercepat distribusi logistik.
“Tak hanya itu, pemerintah juga perlu mendorong perbaikan indikator yang melibatkan peran pihak swasta, seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan, serta aspek waktu pengiriman,” katanya kepada inilah.com, Senin (24/7/2023).
Hasil survei LPI 2023 dari Bank Dunia, sebesar 3,15. Posisi LPI Indonesia ini, tergelincir 17 level dari 63 ke 46 pada tahun ini. Angka LPI Indonesia pada 2023, cukup jauh ketimbang Singapura yang skornya 4,3 yang berada di posisi puncak, atau Jepang yang berada di peringkat 15 dengan skor 3,9.
Survei Bank Dunia ini dilakukan di 139 negara, mengukur berbagai aspek logistik mulai dari kecepatan pengiriman atau pengangkutan barang hingga pelayanan dalam bisnis logistik.
Untuk itu, Putri mengharapkan pemerintah harus terus berupaya untuk menata dan memperbaiki ekosistem logistik di Indonesia. Diantaranya melalui akselerasi pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE) yang merupakan suatu platform digital untuk layanan logistik yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir yang menjembatani kementerian/lembaga, perusahaan, serta pelaku logistik.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan Inaportnet supaya beroperasi penuh sehingga mampu mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan untuk melayani kapal dan barang, baik untuk kegiatan ekspor-impor maupun domestik.
Tetapi bukan hanya itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan peran Indonesia National Single Window sebagai sistem untuk penyampaian data dan informasi, hingga pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron.
Putri mengingatkan, penurunan kinerja logistik ini harus jadi perhatian serius supaya segera diperbaiki dan ditingkatkan. Terutama indikator-indikator yang skornya justru mengalami penurunan dibanding tahun 2018, seperti pengiriman internasional, kualitas dan kompetensi logistik, ketepatan waktu, serta pelacakan dan penelusuran.
“Tak terkecuali indikator infrastruktur kepelabuhan yang perlu dievaluasi. Karena meski skornya sama dibandingkan tahun 2018 yaitu 2,90. Tapi secara peringkat justru sedikit mengalami penurunan,” katanya.
Mau tak mau, pemerintah terus konsisten melakukan pembangunan infrastruktur konektivitas yang seharusnya mampu mengangkat daya saing logistik Indonesia.
“Makanya, penilaian ini harus jadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah untuk semakin memperbaiki ekosistem logistik nasional,” jelasnya.
Wahid Ma’ruf
