Peneliti senior Imparsial, Al Araf mengaku senang ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan dukungannya secara terbuka kepada pasangan nomori urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan akan berkampanye.
“Wah saya bilang bagus pak presiden, jangan bersembunyi di balik kelambu. Lebih baik tampil di depan dan menyatakan ‘memang saya mau mendukung putra saya, saya mau berpihak, saya mau kampanye’, saya senang,” ujar Al secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei’, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya sikap Jokowi yang akhirnya terang-terangan mendukung salah satu paslon, tentu lebik baik daripada berada di zona abu-abu. “Nah dengan sikap seperti itu, tapi Pak presiden, saya meminta Anda untuk meminta cuti serahkan presiden ke wapres, Anda ikut kampanye seperti para menteri,” ucapnya.
Akan tetapi, ia mendesak Jokowi jangan menggunakan fasilitas negara dan segera mengajukan cuti dari presiden. “Jadi saya meminta Presiden Jokowi sejak saat ini untuk berpikir, untuk menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden (wapres) dan cuti menjadi presiden,” katanya.
Al juga menyebut bahwa cuti menjadi sebuah keharusan bagi Jokowi, selain menghindari penggunaan fasilitas negara, juga memberikan contoh bagi pejabat negara lainnya yang ingin turun kampanye.
“Para menteri kan kalau kampanye cuti, kepala daerah juga kalau kampanye cuti, presiden harus cuti, bukan dengan cara asal tidak menggunakan fasilitas negara, oh enggak dong, itu jelas melanggar UU,” ucap dia.
Ia memaksa agar Jokowi segera mengambil cuti pasca mendeklarasikan dukungan kepada putranya, demi rasa adil dan menghindari konflik kepentingan. “Saya memaksa untuk cuti, ini soal etik, karena untuk menghindari konflik kepentingan. Putranya maju, dia presiden kalau tidak cuti, ruwet dong. Kalau cuma tidak menggunakan fasilitas negara kan gampang, tapi berbahaya kalau dia tidak cuti,” ujar Al.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.
