Usai dilantik, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto langsung tancap gas, memasukkan mega skandal BLBI dalam skala prioritas dalam 100 hari menjabat.
“Kita berharap, Menko Hadi bisa bekerja sungguh-sungguh, mengejar para perampok uang negara itu. Jangan hanya lips service saja. Atau komoditas politik untuk menyenangkan hati masyarakat. Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret para pengemplang BLBI ke muka hukum, atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus,” kata Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).
Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI itu, menantang, Menko Hadi untuk berani menunjuk hidung siapa obligor BLBI yang menjadi targetnya untuk masuk bui. “Berani enggak Pak Menko ini. Kalau enggak berani tunjuk hidungnya, yah, jangan memberi angin surga ke rakyat. Jangan pula persoalan BLBI sekedar jualan politik. Ingat, masalah skandal BLBI sudah lama terjadi. Dan saya kira, rakyat akan menagih janji pak Menko ini,” kata Hardjuno.
Hardjuno melanjutkan, skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun, sejak 1998, penyelesaian kasus ini tidak menemui titik terang.
Bahkan boleh dibilang jalan di tempat.
Padahal, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2000, BLBI merugikan keuangan negara Rp138,442 triliun dari Rp144, 536 triliun dana BLBI yang disalurkan. Atau telah terjadi kebocoran 95,78 persen.
Berdasarkan audit Bank Indonesia (BI), dan 48 bank penerima BLBI, dengan rincian: 10 Bank Beku Operasi (BKO), 5 Bank Take Over (BTO), 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL).
Hardjuno menilai, proses penegakan hukum terhadap skandal BLI ini, menemui banyak rintangan. Yang paling mencolok adalah lemahnya keinginan atau political will dan political action dari pemimpin negeri ini untuk menjadikan hukum sebagai panglima.
“Penegakan hukum, jelasnya, masih sebatas jargon semata. Akibatnya, hasil kejahatan BLBI telah beranak pinak menjadi konglomerasi kuat di Indonesia,” kata Hardjuno.
Padahal, menurut Hardjuno, yang terpenting adalah tindakan konkrit pemerintah dan aparat penegak hukum, dan bukan sekedar janji manis semata. “Dan ingat, korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini,” terangnya.
Sebelumnya, Menko Hadi menegaskan, masalah BLBI bakal menjadi prioritas di 100 hari pertama, bekerja sebagai Menko Polhukam.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu, bertekad mengejar tagihan ke debitur dan obligor BLBI, hingga ke akarnya. Sehingga uang negara yang bernilai besar bisa kembali ke brangkas negara.
Setelah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dirinya akan langsung terjun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan pengemplang utang BLBI.
“Karena permasalahan itu juga menyangkut permasalahan tanah yang selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI,” ujar Menko Hadi.
