Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para Wali Kota se-DKI Jakarta untuk melakukan penertiban dan penataan terhadap hunian di kolong Tol Angke Jakarta Barat.
“Hari ini kalau ada lagi penduduk di sana, saya minta para wali kota mencermati itu dan dinas sosial akan diturunkan ke sana. Tapi ketika secara perlahan-lahan pindah ke rusun, ini harus tetap dijaga ada konsep awal tempat bermain, ada tempat olahraga dan lain-lain. Pemda juga perhatikan,” jelas Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Heru menjelaskan bahwa pada 2009, Pemprov DKI Jakarta sudah mengosongkan hunian kolong Tol Angke, warga penghuni kolong tol tersebut direlokasi ke rumah susun untuk mendapatkan kehidupan lebih layak.
“Pemda DKI, saya lupa tahunnya, sekitar 2009-2010, pernah melakukan pengosongan kolong tol sepanjang 12 kilometer dan mereka dulu sudah dimasukin ke beberapa rumah susun,” kata Heru.
Saat ini, kata Heru pihaknya masih mengkaji rencana pembebasan retribusi bagi warga eks penghuni kolong tol. Akan tetapi, menurut Heru, Pemprov DKI memiliki keterbatasan.
“Sedang dipikirkan retribusi untuk rusun. Kemampuan pemerintah daerah kan juga terbatas,” ucap Heru.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat sedang berkoordinasi dengan PT Jasa Marga terkait relokasi warga kolong Tol Angke ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di DKI Jakarta.
“Kami lagi menunggu, nanti dari Jasa Marga ya. Jasa Marga kan yang punya aset. Kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Jasa Marga,” ungkap Wali Kota Uus Kuswanto saat ditemui wartawan pada Senin.
Ia mengatakan, relokasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut atas usulan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat.
“Iya. Kan warga sudah kita data (83 keluarga). Apa yg dilakukan akan kami ‘backup’ (dukung). Yang jelas kami lakukan yang terbaik buat warga,” ungkap Uus.
Ajat M Fajar
