Market

Hebohkan WEF 2023 Davos Swiss, Menteri Bahlil: RI Setop Ekspor Bauksit

Di depan peserta World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tegaskan rencana Indonesia setop ekspor bauksit.

“Tahun ini kami juga sampaikan, silakan juga kalau mau protes kami, Indonesia. Kemarin kan kita dibawa ke WTO soal (larangan ekspor) nikel, kalah, dan kami lagi naik banding. Sekarang kita sudah mengumumkan lagi, (untuk) melarang ekspor bauksit tahun ini,” kata Menteri Bahlil dalam paparannya di sesi panel bertajuk “Indonesia Economic Development Through Downstream Industries and Inclusive Partnership” dipantau dari Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Menteri Bahlil pun meminta pemahaman lantaran kebijakan tersebut diambil pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong hilirisasi di dalam negeri. “Andaikan pun kami dibawa ke WTO, nggak apa-apa juga, karena kami belajar pada negara-negara yang dulunya udah berkembang,” katanya.

Menteri Bahlil menyinggung bagaimana sejumlah negara maju dahulu juga melakukan hal yang sama untuk mendukung industri dalam negeri mereka.

Pada abad 16, Inggris pernah melarang ekspor wool karena ingin menjadikannya sebagai bahan baku tekstil.

Langkah serupa dilakukan China pada 1980-an yang menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 90 persen. Kebijakan ini untuk memproteksi industrinya.

“Itu juga nggak ada yang melarang mereka. Dan Indonesia, dan negara-negara berkembang sedang ingin untuk menaiki tangga satu ke tangga yang lain untuk mencapai negara maju yang sama. Ini yang kita sekarang lakukan,” imbuhnya.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengaku digugatnya Indonesia di WTO oleh Uni Eropa sebenarnya bukan masalah besar. Pasalnya, pemerintah sadar betul bahwa hilirisasi merupakan jalan tengah agar Indonesia bisa segera naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Harus saya sampaikan di sini, Indonesia sangat concern (peduli) terhadap SDGs. Indonesia sangat fokus untuk mewujudkan SDGs pada 2030. SDGs jangan hanya dilihat di sektor lingkungan tapi juga dilihat dari pemerataan pertumbuhan ekonomi di mana daerah-daerah sumber daya alam itu ada,” tuturnya.

Back to top button