Ilustrasi: OJK selalu melakukan sosialisasi mencegah masyarakat terjebak dalam investasi bodong. (Foto: antara)
Indeks literasi keuangan dengan indeks inklusi keuangan di Indonesia memiliki gap yang cukup besar. Indeks literasi keuangan di Indonesia hanya 49,68%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 85,10%.
Kesenjangan ini menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menggunakan produk layanan keuangan, meskipun mereka belum memahami dengan baik terkait produk keuangan yang mereka gunakan.
Demikian catatan berdasarkan Survei Nasional Inklusi Keuangan 2023 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini bukanlah kondisi yang ideal, karena tingkat inklusi yang tinggi tanpa diimbangi literasi keuangan yang seimbang, maka masyarakat akan mudah untuk terjebak investasi bodong atau pinjaman online ilegal,” ujar Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK, Halimatus Sa’diyah pada acara Ibu Berbagi Bijak 2023, Kamis (19/10/2023).
Makna literasi keuangan tidak hanya terbatas pada keuangan per individu saja, tetapi juga merupakan pondasi yang penting karena hal ini akan berdampak pada ekonomi negara secara keseluruhan.
Seperti halnya arahan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan inklusi keuangan hingga 90% di 2024, juga diseimbangi dengan meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Untuk itu OJK telah membuat berbagai kebijakan dan program kerja sesuai kebutuhan masyarakat.
OJK, Halimatus menambahkan, telah membuat berbagai kebijakan dan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, OJK menyediakan berbagai materi bagi pelajar dari pendidikan formal, mulai Paud hingga perguruan tinggi.
Ada juga materi buku nonformal literasi keuangan bagi calon pemimpin, literasi perencanaan keuangan bagi keluarga, literasi keuangan pensiun, dan literasi keuangan profesional.
“Kami telah menyiapkan ragam literasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, di mana pun dan kapan pun secara gratis. Ini berupa learning management system, yang memberikan pembelajaran model interaktif digital,” katanya.
Learning management system (LMS) literasi keuangan dari OJK ini dapat diakses melalui laman lmsku.ojk.go.id. Guna meningkatkan inklusi keuangan, OJK membuat program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Dengan ini, telah ada sejumlah 514 TPAKD, tersebar di 38 provinsi, 514 kab/kota, dan sesuai prosentase telah hampir menyeluruh yakni 93,11% dari seluruh kabupaten/kota.
Forum ini diadakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
OJK juga berupaya memberikan perlindungan konsumen, dengan mengembangkan aplikasi sistem berbasis website untuk bertanya ataupun melaporkan tanpa perlu datang ke kantor OJK.
Topik
BERITA TERKAIT
