Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, mengakui salah satu tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen adalah untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum.
“Ini (pembentukan MKMK Permanen) menjadi bagian penting karena bagaimana pun juga kita akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum,” kata dia, saat konferensi pers terkait pembentukan MKMK permanen, di depan ruang pleno, Gedung I MK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).
Menurut dia, pembentukan Majelis Kehormatan MK menjadi upaya dari Mahkamah Konstitusi untuk menjaga etika perilaku para hakim saat menangani peradilan politik.
Majelis Kehormatan MK, dinilainya akan menjadi lembaga yang turut mengawasi bagaimana pedoman perilaku itu dilaksanakan atau ditegakkan oleh para hakim konstitusi.
“Bagaimana pun juga ini kan peradilan politik ya sehingga perlu ada daya upaya dari kami (Mahkamah Konstitusi) untuk menjaga etika pedoman perilaku itu,” katanya.
Di sisi lain, kata dia, keanggotaan MKMK permanen juga dipilih berdasarkan kompetensi dan wawasan yang luas dalam bidang etika, moral profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, semua keputusan yang nantinya dibuat akan berlandaskan dengan ketentuan sesuai aturan yang ada pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. “Kalau dia memang tidak memahami soal putusan konstitusi, itu menjadi hal yang rawan,” katanya.
Ada pun tiga nama yang akan bertugas menjadi anggota Majelis Kehormatan MK permanen yakni mantan rektor Universitas Andalas Yuliandri, tokoh masyarakat I Gede Palguna, serta hakim aktif Ridwan Mansyur. Ketiganya akan resmi dilantik pada 8 Januari 2024 untuk masa jabatan selama satu tahun.
