Presiden Joko Widodo kini tengah melakukan kunjungan dalam rangka Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di New Delhi, India. Mengusung tema 'One Earth, One Family, One Future', hajatan internasional itu dihelat pada 9-10 September 2023.
Dalam rangkaian KTT G20 di India, Presiden Jokowi diagendakan untuk menghadiri sejumlah sesi pertemuan bilateral dengan kepala negara anggota G20 lainnya. Bahkan, Jokowi juga direncanakan akan memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering yang pertama.
Presiden Jokowi tak luput memboyong beberapa menterinya untuk mengikuti KTT G20 di India ini. Adapun, menteri yang hadir bersamanya adalahMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Dalam kunjungan G20 kali ini Mendag Zulhas menyebut Indonesia hadir untuk turut serta membawa pesan komitmen stabilitas dan perdamaian.
“Saya mendampingi Bapak Presiden ke India untuk menghadiri KTT G20 yang akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu ini. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, Indonesia mengusung komitmen stabilitas dan perdamaian untuk disuarakan dalam KTT G20 di India,” kata Mendag Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/9/2023).
Menkeu Sri Mulyani dalam media sosial Instagram-nya juga mengunggah suasana briefing pada pagi hari (waktu India) sebelum berangkat menuju venue KTT G20.
Menurutnya, meski diadakan dalam ketegangan geopolitik yang meruncing dan merenggang antarnegara G20, dirinya berharap ekonomi dunia akan terus membaik ditengah kerapuhan dan melemahnya ekonomi.
“Kita berharap pemimpin negara-negara G20 yang menentukan lebih 85 persen ekonomi dunia dapat terus saling berkerja sama untuk kemakmuran bersama dan perdamaian dunia,” kata Sri Mulyani dalam unggahannya, Sabtu siang.
Perlu diketahui pada pertemuan puncak G20 tahun ini, dalam keketuaannya India akan berfokus pada pembahasan reformasi infrastruktur utang internasional, peraturan mata uang kripto hingga dampak ketidakpastian ketahanan pangan dan energi.
