Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka. Karena jika diubah hanya akan menguras energi partai untuk merubah strategi yang sudah disusun.
Hal itu ia sampaikan dalam menanggapi rumor telah bocornya informasi soal putusan MK terkait gugatan sistem pemilu. Kabar yang beredar, MK telah mengabulkan untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.
“Jika ditetapkan berbeda dari yang sekarang, atau yang selama ini sudah berlaku, ini akan menguras energi lagi. Ini kan artinya semua partai-partai yang mengusung bacaleg kan sudah berarti wasting (sia-sia),” kata Doli kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (28/5/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Golkar sendiri sejak beberapa bulan terakhir telah menegaskan sikap bahwa Golkar menginginkan Pemilu tahun 2024 ini menggunakan sistem yang berlaku selama ini.
“Kalau Golkar kan sebetulnya posisinya sudah jelas, kita ini sudah memulai tahapan pemilu itu pada 14 Juni. dan sekarang tahapan itu semakin maju, semua orang sudah mendaftarkan bakal calegnya. Semua tingkatan,” ujar dia.
Ia berharap sembilan hakim di mahkamah Konsitusi tetap konsisten dengan keputusan MK pada tahun 2008. “Yang memang menegaskan bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem proporsional terbuka. Kalaupun ada perubahan sebaiknya dilaksanaknn sebelum tahapan pemilu dilaksanakan, atau pemilu selesai,” jelas Doli.
Doli meyakini, bahwa hakim di Konstitusi dapat melihat realitas persiapan tahapan pemilu yang tengah berlangsung di masyarakat. Begitupun sengan masyarakat yang saat ini sudah mempersiapkan dirinya.
“KPU sudah melaksanakan tahapan pemuktakhiran data pemilih, semua pemilih sudah terdaftar dan mereka paham bahwa hari ini sistemnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau pemilu sebelumnya, seperti tahun 2019 yang menggunakan sistem terbuka,” tandasnya.
