Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengkhawatirkan Bandara Kualanamu jatuh ke tangan asing. Baru saja beroperasi sudah dikelola asing.
“Ingat ya, bandara itu termasuk fasilitas yang strategis, seharusnya dipegang atau dikelola BUMN. Bukan malah swasta, asing lagi. Ini enggak bener. Bisa-bisa jatuh ke tangan asing,” papar Anthony saat berbincang dengan Inilah.com, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).
Dalam privatisasi Bandara Kualanamu, menurut Anthony, banyak keanehan. Bagaimana mungkin, Angkasa Pura II menyerahkan 41 saham Kualanamu kepada GMR Airport Internasional asal India. “Seharusnya Angkasa Pura II cari dana ke pasar modal, bukan lewat pribatisasi. Ini banyak keanehan. Dan, prsedur privatisasinya tidak lazim,” ungkapnya.
Berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pasal 8 mengatur tentang restrukturisasi dan privtaisasi. Di mana provatisasi harus dilaporkan kepada DPR, prosesnya dipimpin Menko Perekonomian dan diikuti Menteri Keuangan, dan menteri teknis yakni menteri perhubungan. “Jadi bukan wewenang Menteri BUMN Erick Thohir,” tuturnya.
Suka atau tidak, kata Anthony, publik sangat terkejut mendengar kabar pengelolaan Bandara Kualanamu berada di tangan GMR Airport Internasional, bukan lagi Angkasa Pura II. “Banyak lorong gelap terkait privatisasi Kualanamu. Misalnya, kepemilikan saham 41 persen oleh GMR itu di Kualanamu saja, atau seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura II. kalau yang kedua, celaka bener Indonesia,” ungkapnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Jumat, menyebutkan negara untung dari aksi yang dilakukan oleh anak usaha PT Angkasa Pura II tersebut.
“Angkasa Pura II mendapatkan dua keuntungan, yaitu dana sebesar Rp 1,58 triliun dari GMR serta ada pembangunan dan pengembangan Kualanamu sebesar Rp 56 triliun dengan tahap pertama sebesar Rp 3 triliun,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/11).
Arya mengatakan, masuknya GMR sebagai pemegang saham di joint venture company (JVCo) yakni PT Angkasa Pura Aviasi, membuat Angkasa Pura II tidak perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 58 triliun untuk pengembangan Bandara Kualanamu, karena proyek pembangunan bandara justru ditanggung oleh mitra.
