Anggota Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mahkamah Agung (MA), sempat mempertanyakan kredibilitas para hakim agungnya, terlebih sudah masuk tahun politik jelang Pemilu 2024.
“Yang tidak kalah pentingnya di 2024 nanti, rencana kerja bapak saya mohon bantuannya untuk kompetensi para hakim dan kredibilitas, itu juga ditingkatkan lagi,” tegas Rahmat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
“Karena sampai dengan hari ini di masyarakat bawah, kadang hakim jadi olok-olokan, karena memutus perkara yang sama, maksudnya perkaranya intinya sama, tapi putusannya beda-beda,” lanjutnya.
Ia pun menyinggung hal ini dengan mengaitkan anggaran yang memang disiapkan untuk pendidikan dan latihan (diklat), serta bimbingan teknis (bimtek) MA dengan hasil kinerja para hakimnya. “Tolong dengan anggaran ini, bagaimana biar tidak sia-sia, artinya hakim-hakim yang ada di MA itu hakim-hakim yang berkompeten, kredibel, bisa dipertanggungjawabkan,” ucap dia.
“Jadi masyarakat Indonesia ini ingin memang, punya hakim yang betul-betul satu visi, satu misi, dan memutus (perkara) itu sama gitu. Kita kan konstitusinya sama, falsafahnya sama, tapi kenapa dalan memutus itu beda-beda,” pungkas Rahmat.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Johan Budi juga menyoroti perihal kredibilitas hakim Komisi Yudisial (KY) yang banyak terjerat kasus korupsi. “Tentu anggaran itu harus ada padanannya dengan hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh KY. 60 hakim sampai hari ini belum terpenuhi, padahal sudah berapa tahun nih KY berdiri,” ujar Johan.
Dirinya pun sempat mempertanyakan apakah semakin sulit bagi KY untuk mencari orang-orang yang berintegritas, untuk dijadikan hakim agung. “Buktinya apa? Karena sampai hari ini hakim agung masih ada yang ditangkap, artinya mungkin juga hasil seleksi KY dari komisi III, saya tidak tahu itu, kenapa kok sulit sekali mencari orang-orang yang terbebas dari praktik-praktik korupsi,” tutup Johan.
Diana Rizky
