Kalangan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritisi gagasan Cawapres Gibran Rakabuming melanjutkan hilirisasi yang digagas Presiden Jokowi.
“Saya jawab paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Contoh, nikel, dulu sebelum hilirisasi kita ekspor hanya 3 miliar dolar AS, sekarang setelah hilirisasi menjadi 33 miliar dolar AS. Ini saya baru bicara masalah nikel belum masalah timah, tembaga, bauksit, dan lain-lain,” kata Gibran dalam Debat Cawapres di JCC, Jakarta, Jumat malam (22/12/2023).
Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman, gagasan Gibran melanjutkan hilirisasi mineral tambang, bahkan menyasar komoditas lain, tak jauh beda dengan sang bapak. Namun soal negara untung besar dari hilirisasi modal Jokowi ini, banyak yang meragukan.
“Usulan hilirisasi, termasuk nikel oleh Gibran ini, tampak hanya melanjutkan program andalan Presiden Jokowi, ayah kandung Gibran yang selama ini bermasalah,” kata Alfarhat.
Pertama, kata dia, hilirisasi nikel yang dilakukan di Indonesia selama ini justru menguntungkan China. Mengingat perusahaan yang melakukan hilirisasi kebanyakan dari China, sehingga keuntungannya justru lebih banyak lari ke China.
Selain itu, perusahaan-perusahaan yang mengolah nikel (smelter) justru banyak mendapatkan insentif. “Salah satunya melalui tax holiday atau insentif pembebasan pembayaran pajak. Jangka waktu tax holiday ini variatif, bergantung pada nilai investasi,” kata Alfarhat.
Kedua, lanjut Alfarhat, hilirisasi di wilayah sentra nikel telah memicu kemiskinan bagi warga. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan angka kemiskinan di wilayah sentra nikel justru naik.
Mulai dari Sulawesi Tengah, yang naik sekitar 0,11 persen poin dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen. Lalu disusul Sulawesi Selatan, yang mengalami kenaikan angka kemiskinan 0,04 persen poin dari 8,66 persen menjadi 8,70 persen.
“Demikian juga dengan di Maluku Utara yang naik 0,09 persen poin dari 6,37 persen pada September 2022 menjadi 6,46 persen,” kata dia.
Ketiga, kata Alfarhat, hilirisasi nikel selama ini telah memicu perluasan perampasan ruang produksi warga, mulai dari lahan-lahan pertanian, wilayah tangkap nelayan, hingga mencemari air, air laut, merusak ekositem, kawasan hutan, dan berdampak pada terganggunya kesehatan warga yang ditandai muncul dan meningkatnya ragam penyakit.
Dalam praktiknya, program hilirisasi itu juga memicu masifnya kekerasan dan intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya.
Contoh nyata atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan itu, terjadi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, tempat dimana kawasan industri Harita Group beroperasi. Lahan warga dicaplok, sumber air dan laut tercemar, warga terserang penyakit. Bahkan ada warga mendekam di penjara, karena dituduh menghalang-halangi aktivitas tambang.
Hal serupa terjadi di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, tempat dimana PT Gema Kreasi Perdana, anak usaha Harita Group, beroperasi. Warga penolak tambang yang mempertahankan ruang hidupnya justru mengalami kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap 35 orang warga.
“Operasi tambang di daratan juga telah mencemari sumber air warga yang memicu munculnya penyakit gatal-gatal, hingga air laut keruh-kecoklatan akibat limbah tambang. Dan, masih banyak daerah lain,” paparnya.
