Meningginya tensi politik pasca penetapan Gibran Rakabuming Raka menjadai Cawapres-nya Prabowo Subianto, mulai terasa di DPR. Program pembangunan bendungan, embung dan food estate dinilai gagal.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, program di atas sesungguhnya baik untuk rakyat, PDI Perjuangan mendukung program tersebut.
Dan, sejak APBN 2023 dan 2024 disahkan, seluruh insentif itu, sesungguhnya adalah kesepakatan bersama dari seluruh fraksi di DPR dengan pemerintah. Selanjutnya urusan teknis kebijakan tanggungjawab pemerintah melaksanakannya.
“Namun kami perlu ingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional,” kata Said, Sabtu (28/10/2023).
Hampir sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, kata politikus PDI Perjuangan itu, sejujurnya, pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya.
“Saat muncul perang kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini,” papar Said yang berdarah Madura itu.
Dalam kasus beras, lanjut Said, banyak sawah kekeringan. Selama Agustus-September 2023, harga beras melonjak hingga 27 persen. Akibatnya, inflasi beras mencapai 5,6 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
“Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik. Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan,” kata Said.
“PDI Perjuangan sejak dua tahun lalu, sudah mengajak kita semua untuk bersiap siap menghadapi krisis pangan dan energi. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan pada 2022 dan 2023, mendorong agar pemerintah mempersiapkan kebijakan fiskal yang kuat dan sistematis,” papar Said.
Sehingga kondisinya tidak seperti saat ini, pemerintahan Jokowi terkesan tidak punya roadmap atau mitigasi krisis yang jelas. Kebijakan pemerintah terkesan sepotong-sepotong, tidak jelas arahnya. Dan, antar lembaga tidak ada koordinasi apalagi sinergi.
Menjelang Pemilu 2024, pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif pajak untuk sektor perumahan. Mulai relaksasi PPN hingga 100 persen serta bantuan dana adimisntratif kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memngumumkan adanya insentif pajak. Hingga Juni 2024, pemerintah menggratiskan pajak pertambangan nilai (PPN) untuk pembelian rumah yang harganya di bawah Rp2 miliar. Sesudah Juni 2024, PPN didiskon 50 persen.
Selain itu Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga 2024.
