Calon presiden, Ganjar Pranowo menegaskan regulasi di bidang kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan. Hal tersebut disampaikannya di depan para nelayan di kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2023).
Nelayan yang datang dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung itu tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Sejumlah persoalan disampaikan para nelayan kepada Ganjar satu di antaranya terkait aturan zonasi. Selama ini aturan zonasi dinilai sangat merugikan mereka.
“Kami minta kepada Pak Ganjar, ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi,” ucap Wakil Ketua KNTI, Sugeng Nugroho.
Sugeng mencontohkan, dalam PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, nelayan dibatasi melaut pada titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut. Padahal, laut Indonesia sangat luas, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri, bukan nelayan asing.
Selain itu, ada juga PP 85/2023 tentang penangkapan terukur. Dalam aturan itu, ditetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, maka nelayan tidak boleh melaut.
“Jelas ini merugikan kami, kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara,” tegasnya.
Ganjar pun menyambut baik aspirasi dari para nelayan yang selanjutnya ditampung untuk dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan.
“Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang,” ucapnya.
Ganjar juga sepakat, bahwa perizinan harus dipermudah. Ke depan, perizinan cukup dengan KTP dan menggunakan sistem digital sehingga lebih mudah.
“Termasuk soal BBM bersubsidi, kita harus memenuhi itu. Intinya, kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan,” tandasnya.
