Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) mengaku geram plat dinas kerap digunakan oleh sembarangan orang. Terlebih, pihak yang menggunakan plat dinas secara ilegal tersebut berlaga melebih tentara.
“Bahkan melebihi gaya tentara di lapangan, sehingga ini memang mengganggu perasaan masyarakat dan ini sangat merugikan institusi TNI,” ujar Kepala Satuan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Kasat Lidkrimpamfik) Puspom TNI Kolonel Pom Jeffri B Purba saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (18/4/2024).
Lebih jauh, Jeffri mengunkapkan, kasus pelat dinas TNI palsu seperti pada kasus fortuner arogan telah terjadi berulang kali. Setidaknya sejak 2023 hingga sekarang ada 20 kasus yang sedang diproses.
“Sampai saat ini kami bekerjasama dengan Polda Metro Jaya sudah melimpahkan perkara yang sama seperti ini 20 perkara,” katanya.
Pihaknya melakukan penangkapan terhadap warga-warga sipil yang menggunakan pelat dinas palsu seperti ini. “Dan itu sedang dalam proses,” katanya.
Jeffri mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran dari oknum yang bisa menjamin atau menjanjikan memberikan fasilitas pelat dinas Mabes TNI.
“Jadi itu sama sekali tidak benar, karena penggunaan nomor dinas TNI dilaksanakan dengan sangat selektif dan berjenjang dan diketahui oleh atasan langsung si pemohon,” katanya.
Begitu juga dengan purnawirawan dilakukan juga dengan sangat selektif. Karena itu jika ada yang menyampaikan sanggup untuk menyediakan nomor pelat dinas TNI itu sama sekali tidak benar.
“Kami harap juga masyarakat tidak tergiur apalagi sebagian juga dijual di ‘marketplace’ yang menawarkan itu, sama sekali tidak benar,” katanya.
