Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menanggapi santai perihal penilaian yang diberikan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum di Indonesia saat ini.
“Ya tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam. Karena saya menangani (bidang) ekonomi, Pak Menko (Mahfud MD) menangani (bidang) polhukam,” kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rapor merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10. Hal itu disampaikannya dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).
Secara tidak langsung pernyataan tersebut turut menyentil pasangannya sendiri, Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam, tentu Mahfud tidak mau di bilang gagal, sebab bidang hukum ada di bawah koordinasinya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun membela diri.
Mahfud mengatakan maksud dari perkataan Ganjar adalah penilaian usai putusan MK soal syarat capres-cawapres. Ia mengklaim, justru penegakkan hukum memiliki nilai tertinggi ketika dirinya menjabat.
Hal tersebut, kata Mahfud, ditunjukkan dengan persentasenya yang mancapai 64 persen berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas terakhir. “Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir, penegakan hukum itu 64 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya,” ucap Mahfud di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
Mahfud juga turut menyinggung kepuasan masyarakat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 73 persen. Ditambah kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan yang berada diangka 76 persen. “Buka saja survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas, gitu saja,” tuturnya.
