Akhirnya wilayah Maluku dan Papua dapat menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng 26 lembaga penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Dengan BBM jenis solar dan pertalite yang terjangkau bisa mencegah terjadinya ketimpangan harga. Sejak lama masyarakat di Papua membeli BBM subsidi dengan harga tinggi di kisaran Rp60 ribu sampai Rp100 ribu per liter.
“Dulu banyak ditemukan ketimpangan harga di suatu daerah yang lain disebabkan karena transportasi yang jauh. Dengan BBM Satu Harga, diharapkan masyarakat tidak sulit mendapatkan BBM,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat meresmikan 26 penyalur BBM Satu Harga di Maluku dan Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (24/11/2023).
Jadi agar tidak membebani masyarakat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan BBM Satu Harga sejak 2017. Dengan ketentuan ini, harga BBM subsidi di Maluku dan Papua sama dengan di Pulau Jawa yakni harga solar sebesar Rp6.800 per liter dan pertalite dipatok Rp10 ribu per liter.
Menteri ESDM menuturkan kebijakan BBM Satu Harga juga dapat meminimalisir potensi kebocoran penggunaan BBM subsidi dengan pengawasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Lembaga ini sebagai badan pelaksana dari kebijakan BBM Satu Harga dan PT Pertamina (Persero) yang mendistribusikan BBM subsidi ke pelosok-pelosok daerah atau tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Kebijakan ini bisa mengurangi potensi-potensi kebocoran, kalau yang bocor biasanya harganya mahal. Jadi, dengan masyarakat mendapatkan BBM sesuai harga standar, maka akan menyebabkan pencegahan terjadinya kebocoran,” kata Arifin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menjelaskan pembangunan penyalur BBM Satu Harga sampai dengan akhir tahun 2024 ditargetkan terbangun 583 SPBU BBM Satu Harga. Sejak 2017 sampai saat ini capaian pembangunan penyalur program BBM Satu Harga sebanyak 503 titik.
“Semoga dengan beroperasinya penyalur BBM Satu Harga ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya khususnya untuk masyarakat di wilayah Papua dan Maluku,” harapnya.
Untuk tahun ini, Erika menerangkan target pembangunan penyalur BBM Satu Harga sebanyak 89 penyalur dengan realisasi tahap pertama per 24 Agustus 2023 sebanyak 29 penyalur dan tahap kedua terdapat 51 penyalur. Tersisa delapan titik penyaluran BBM Satu Harga yang mesti terbangun.
Koordinasi Jadi Kunci
Ditambahkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, proses distribusi kebijakan BBM Satu Harga memerlukan berbagai moda transportasi baik darat, air, dan udara sebelum BBM bisa dinikmati masyarakat. “Ini tantangan yang luar biasa. Kami harap ada koordinasi erat terus dilakukan guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan dengan maksimal,” katanya.
Khusus pembangunan BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina Patra Niaga, hingga November 2023 telah menyediakan 493 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Pengoperasiannya pun fokus di luar Jawa dan Bali, yakni di Sumatra 76 titik, Kalimantan 98 titik, Sulawesi 49 titik, Nusa Tenggara 91 titik, Maluku 73 titik dan Papua 101 titik, di Jawa dan Bali hanya lima titik.
Riva berharap kebijakan tersebut dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik masyarakat melalui penghematan pengeluaran BBM.
Pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus secara bersama-sama terus mengawal memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan secara berkelanjutan agar dapat terwujud energi berkeadilan.
“Keberhasilan Pertamina Patra Niaga menyediakan BBM bagi saudara-saudara kita di wilayah 3T tidak terlepas dari peran banyak pihak. Kami harap koordinasi erat terus dilakukan guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan dengan maksimal, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas dalam rangka sinergi mewujudkan akses energi terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Riva.
