Peneliti makroekonomi dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama mempertanyakan gagasan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ingin meningkatkan dana desa dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar per desa.
“Itu kalau dihitung anggarannya mencapai Rp370 triliun. Lebih besar ketimbang dana bagi hasil. Nah, semakin besar angkanya maka semakin besar pula potensi korupsinya. Ini yang tidak dijelaskan bagaimana kontrolnya,” kata Riza dalam diskusi daring Indef, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Selain itu, kata Riza, Cak Imin seharusnya juga membeberkan, alokasi dana desa yang naik 5 kali lipat itu, untuk apa saja. Termasuk strategi untuk menumbuhkan perekonomian di pedesaan, seperti apa. “Ini penting untuk membendung urbanisasi dan terjadinya pemerataan pembangunan,” kata Riza.
Sementara itu, survei big data continuum Indef pasca debat cawapres yang berlangsung Minggu (21/1/2024), banyak warga internet (warganet) di X (dulu twitter), TikTok dan YouTube, meragukan janji Cak Imin itu.
“Sebanyak 36,2 persen warganet dari total 85,988 akun medsos X, TikTok, dan Youtube tidak percaya dengan program penambahan dana desa Rp5 miliar per desa, terealisasi,” kata Wahyu Rri Utomo, data analyst continuum Indef dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, warganet cukup skeptis dalam menilai gagasan Cak Imin terkait penaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa. Sebanyak 21,3 persen netizen menilai kenaikan anggaran tidak selamanya berdampak baik. Karena bisa juga menjadi celah pintu korupsi.
Selain itu, ide badan usaha milik desa (BUMDes) juga menjadi hal yang diperbincangkan. Netizen menilai hal ini penting dan perlu dikelola dengan baik untuk kemajuan desa.
Mengingatkan saja, Cak Imin dalam debat putaran IV Pilpres 2024 itu, mengeluarkan janji penambahan dana desa menjadi Rp5 miliar/desa, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
“Nanti ke depan, kita akan siapkan, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa agar tak hanya infrastrukturnya yang baik, tapi juga kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, sehingga orang tertarik di desa,“ kata Cak Imin.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, sehingga dapat meningkatkan ekonomi desa. Dengan begitu, kata Imin, masyarakat tidak lagi tertarik urbanisasi dan akan kembali ke desa asal untuk membangun desa masing-masing.
Asal tahu saja, anggaran dana desa sesuai APBN 2024 ditetapkan pemerintah hanya Rp71 triliun yang didistribusikan untuk 75.265 desa. Sehingga rata-rata per desa mendapatkan Rp943,7 juta.
Tahapan penyaluran dana desa disederhanakan dari 3 tahap menjadi 2, hal ini untuk meningkatkan kinerja penyaluran dana desa agar lebih baik dan mempermudah desa yang berada pada remote area.
