Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sudah mengantongi nama kepala daerah yang tidak dapat mengendalikan laju inflasi di bawah 4 persen. Sebab, ketidakmampuan tersebut menjadi faktor untuk mencopot dari jabatannya.
Mendagri mengamati selama tiga bulan berturut-turun kepada penjabat kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya. Bagi Tito, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat. Maksudnya supaya tidak terjadi perbedaan tingkat harga yang tinggi antara satu daerah dengan daerah lain.
“Saya sudah bilang, teman-teman Pj (penjabat kepala daerah) ada 105, sekarang kalau 3 bulan berturut-turut [inflasi] di atas nasional, saya ganti,” ujar Tito seperti dikutip usai peluncuran Gerakan Pangan Murah serentak seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (26/7/2023).
Namun Tito enggan mengungkapkan, nama atau daerah dari penjabat daerah yang saat ini tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya
“Nggak perlu tahu. Pokoknya di daerah itu inflasinya di atas 4 persen. Usulan nanti dari gubernur pasti akan saya masukin ke laci saya aja,” ujar eks Kapolri itu.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan pada 2023, jumlah Pj kepala daerah di masa transisi akan bertambah menjadi 170 orang, terdiri atas bupati/wali kota. Secara administrasi kenegaraan, pengangkatan Pj akan diusulkan oleh gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan penunjukan penjabat pengganti tersebut.
Namun, Tito menegaskan apabila gubernur tidak mampu mengendalikan inflasi di daerahnya, sudah dipastikan usulan nama dari gubernur untuk menunjuk Pj bakal ditolak mentah-mentah.
“Selama mereka bisa kendalikan, begitu diteken dikit bisa dikendalikan. Tadi saya sampaikan tahun ini ada 170 mulai dari gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, dan lain-lain. Ya ini sama mereka kan biasanya blusukan bupati atau wali kotanya, kepala dinasnya. Kalau gubernurnya saya lihat bisa kendalikan inflasi kita akan pertimbangkan,” jelas Tito.
