Sepanjang 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan sedikitnya 241 letusan konflik agraria. Pemantik terbesarnya adalah sektor perkebunan, yakni perluasan lahan kelapa sawit.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Kartika mengatakan, jumlah letusan konflik 2023 mengalami kenaikan 12 persen ketimbang 2022 yang mencapai 212 konflik agraria.
“Letusan konflik 2023 tersebut terjadi di atas tanah seluas setengah juta hektare, yakni 638.188 ha, tersebar di 346 desa dengan korban terdampak sebanyak 135.603 Kepala Keluarga (KK),” kata Dewi, dikutip di Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Dewi menyampaikan, letusan konflik reforma agraria 2023, masih didominasi sektor perkebunan-agribisnis, Jumlahnya mencapai 108 letusan konflik. Atau 44 persen dari total letusan konflik yang terjadi sepanjang 2023.
Intinya, kata Dewi, perkebunan sawit masih menjadi biang kerok utama terjadinya konflik lahan di berbagai daerah. KPA mencatat, sebanyak 88 kasus dari total 108 konflik lahan dari sektor perkebunan terkait dengan industri sawit. Dengan kata lain, pembukaan lahan sawit menyumbang 82 persen konflik lahan sektor perkebunan sepanjang 2023.
Dewi mengaku sangat prihatin dengan fenomena ini. Ketika industri sawit ingin ekspansi dengan memperluas alokasi tanah untuk perkebunan, justru menggunakan cara-cara yang jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.
Lebih miris lagi, pelebaran bisnis dari korporasi sawit acapkali menafikan konsekuensi sosial dan lingkungan. “Ada pekerjaan rumah (PR) besar terkait alokasi lahan dari industri sawit yang tiap tahun diberikan kelonggaran,” kata dia.
Posisi kedua ditempati oleh sektor properti dengan jumlah letusan konflik sebanyak 44 letusan konflik atau 18% dari total konflik.
Kemudian, sektor pertambangan menyebabkan 32 letusan konflik, proyek infrastruktur dengan 30 letusan konflik atau 12%, sektor kehutanan sebanyak 17 letusan konflik.
“Terakhir pesisir pulau-pulau kecil dan fasilitas militer yang sama-sama menyumbangkan 5 letusan konflik atau 3% dari total letusan konflik,” jelas Dewi.
Dewi mengatakan, konflik agraria di 7 sektor tersebut juga mendominasi sejak 3 tahun sebelumnya. Artinya, pengulangan konflik agraria sektor perkebunan, properti, pertambangan hingga proyek infrastruktur, tak pernah bisa disetop.
“Menandakan tidak adanya perubahan signifikan dari pemerintah saat ini, dalam memperbaiki model dan pendekatan pembangunan di Indonesia,” kata Dewi.
