Untuk meredam kenaikan harga bahan pangan, pemerintahan Jokowi sedang menyiapkan bantuan beras hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tak mampu. Sedangkan untuk masyarakat menengah disiapkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk properti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi karena dampak El Nino.
“Bantuan langsung tunai (BLT) untuk El Nino, lagi dimatangkan di Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga ditemui usai menghadiri Investor Daily Summit 2023, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Airlangga mengatakan, BLT tersebut akan diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp200 ribu untuk bulan November dan bulan Desember.
Adapun total anggaran yang dikeluarkan, Airlangga menyebut masih dalam tahap penggodokan oleh Menteri Keuangan.
Airlanga hanya menjelaskan bantuan beras akan diberikan lagi pada Desember sebesar 10 kilogram per KPM. Bantuan ini diberikan kepada 20 juta KPM yang telah terdaftar.
Bebas PPN untuk KPR
Airlangga juga menyampaikan, dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo, telah disetujui pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk rumah yang harganya di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2024. Namun setelah Juni 2024, pemerintah hanya akan menanggung 50 persen saja.
“PPN ditanggung pemerintah 100 persen sampai bulan Juni (2024), dan sesudah Juni sampai Desember tahun depan, 50 persen. Pokoknya untuk perumahan di bawah Rp2 miliar,” kata Airlangga.
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga akan membantu biaya administratif sebesar Rp4 juta untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2024.
Kedua insentif tersebut, ujar dia, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang mengalami kontraksi hingga 0,67 persen. Padahal, sektor perumahan dan juga konstruksi merupakan dua sektor ekonomi yang memberikan efek pengganda bagi subsektor ekonomi lainnya.
Sektor perumahan dan konstruksi memberikan kontribusi ke produk domestik bruto hingga 14 persen-16 persen pada 2023, dan menyediakan lapangan kerja hingga 13,8 juta orang. Kedua sektor itu, kata Airlangga, juga berkontribusi terhadap pajak sebesar 9,3 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) senilai 31,9 persen.
Airlangga berharap pemberian insentif ini bisa mengurangi masalah kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog) sebesar 12,1 juta rumah.
“Diharapkan bisa selesaikan backlog. (Targetnya) nanti kita lihat. Ini kan waktunya satu tahun diharapkan bisa selesaikan itu,” kata dia.
