Hacker atau peretas yang dikenal dengan nama “Jimbo” baru-baru ini memicu kegemparan di ranah siber Indonesia dengan klaimnya mengenai kebocoran data pemilih dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam serangkaian pernyataan yang tegas dan terbuka, Jimbo mengkritik sikap KPU dan menuding pemerintah Indonesia tidak peduli terhadap keamanan data warga negaranya.
Jimbo, yang identitasnya masih menjadi misteri, mengklaim telah mengakses jutaan data pemilih Indonesia yang sensitif, termasuk NIK, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Dalam unggahannya di situs BreachForums, Jimbo menyediakan contoh data yang diklaim bocor, serta tangkapan layar yang ia sebut sebagai bukti validitas klaimnya.
Lebih jauh, Jimbo mengecam respons KPU dan pemerintah terkait isu kebocoran ini. “Apakah KPU buta atau hanya menyangkal?,” tanya Jimbo dalam salah satu pernyataannya di postingan forum peretas Breach. Dia juga menambahkan, “Pemerintah tidak peduli dengan Anda sama sekali,” menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara penanganan masalah keamanan data oleh pemerintah.
Di sisi lain, KPU, melalui pernyataan resmi, menegaskan bahwa mereka sedang melakukan penelitian dan penyelidikan mendalam terkait klaim Jimbo. Namun, sampai saat ini, KPU belum mengkonfirmasi kebenaran dari klaim kebocoran data tersebut.
“Kami sedang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memverifikasi klaim ini,” ujar Betty Epsilon Idroos, Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha turut memandang perlu melakukan audit dan forensik terhadap sistem keamanan serta server Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sehubungan dengan dugaan 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) bocor, kemudian peretas menjual data tersebut.
“Masih perlu audit dan forensik terhadap sistem dan server KPU ini guna memastikan titik serangan peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut,” kata Pratama Persadha kepada inilah.com.
Insiden ini membuka pandangan baru mengenai keamanan data di Indonesia. Kebocoran data yang diklaim oleh Jimbo, jika terbukti benar, bisa menjadi salah satu insiden kebocoran data terbesar di Indonesia, menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi warga dikelola dan dilindungi.
