Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut keseriusan DPR mengenai pengajuan hak angket akan terlihat dalam kehadiran para anggota dewan di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV pada Selasa (5/3/2024).
Menurut Lucius, momen penentu seberapa serius hak angket ini menjadi sikap anggota DPR untuk digulirkan demi menyelidiki aneka kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 ada pada rapat paripurna. “Kalau hari Selasa di paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita di-prank oleh orang-orang yang selama ini ingin membongkar kecurangan pemilu dengan menggunakan hak angket,” ujar Lucius di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (4/3/2024).
Ia menyatakan tak terlalu yakin bila DPR mampu menjalankan hak angket ini, mengingat pada masa sidang sebelumnya saja, para wakil rakyat kurang serius bekerja dan terbagi fokusnya dengan masa kampanye Pemilu 2024.
“Saya kira beberapa kali mereka berteriak soal hak angket, tapi tidak ada satupun yang kemudian berujung pada terbentuknya pansus angket untuk menelusuri kebijakan pemerintah atau pelaksanaan UU yang dijalankan,” tuturnya.
Wacana hak angket pertama kali terucap dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Gayung bersambut dari parpol pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDIP dan PPP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya akan tetap konsisten menggulirkan hak angket di DPR demi bisa menyelidiki dugaan berbagai kecurangan Pemilu 2024.
Hasto mengaku pihaknya juga sudah memiliki tim khusus yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di bawah arahan langsung pimpinan partai politik pengusung.
Senada, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romi mengatakan PPP ikut mendukung usul hak angket di DPR.
Wacana angket juga mendapatkan dukungan dari koalisi parpol pengusung Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat mendukung PDIP untuk menggulirkan hak angket DPR guna mengusut berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024.
