Dugaan kesesatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun sudah sampai ke negara tetangga, Malaysia. Rupanya pihak Kementerian Agama (Kemenag) Malaysia sudah pernah menerjunkan tim investigasi pada 2022 lalu.
Respon cepat pemerintah Malaysia itu, dikarenakan ada santri asal Malaysia yang mondok di Al-Zaytun. Sehingga pemerintah tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap santri yang diharapkan menjadi generasi penerus di Negeri Jiran itu.
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali, saat itu kabar kesesatan Al-Zaytun yang berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 membuat pemerintah Malaysia khawatir, mereka membentuk tim dan melakukan investigasi selama enam bulan.
“Hasil dari investigasi mereka, benar bahwa Al Zaytun mengajarkan ajaran sesat kepada santri-santrinya. Akhirnya 111 (santri asal Malaysia) itu ditarik oleh negara Malaysia. Bahkan santri Malaysia diultimatum segera pulang. Kalau tidak tidak bisa masuk kembali ke Malaysia. Yang saya baca seperti,” katanya di Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pihaknya juga turut melakukan investigasi, hasilnya sama dengan temuan tim dari Malaysia. Menurutnya, tim menemukan fakta dari pengakuan para korban yang membuat para orang tua stres. Bahkan ada beberapa korban sampai gila.
Karena, sambung dia, mereka diyakinkan oleh NII KW 9 bahwa semua orang di luar kelompoknya itu kafir dan sesat, termasuk orang tua. Karena dianggap kafir, maka halal darah dan hartanya.
“Banyak dari para korban itu yang mengaku bahwa pernah mencuri, minimal harta orang tua. Mereka disebut sebagai warga negara (anggota NII KW 9 dan telah dibaiat). Kami kaget ya,” ucap dia.
Ia pun tak merasa heran bila kini Al-Zaytun kembali ramai jadi perbincangan. Segala penyimpangan seperti bercampurnya pria dan wanita saat salat, dikumandangkannya salam dan lagu Yahudi, bukan lagi hal baru.
“Yang kami punya data-data hasil investigasi terkait ajaran sesat NII KW 9. Ada sembilan ajaran sesat, salah satu di antaranya, haji tidak wajib, kecuali tingkat maskul. Maskul itu pejabat, setingkat gubernur, itu baru wajib haji. Di bawahnya enggak,” ujar dia.
Muhammad Reza Panangian
