Emosional pendukung jabatan tiga periode presiden, dapat menjadi karpet merah bagi sikap otoriter. Pasalnya Indonesia pernah mengalami era otoriter tatkala pada masa orde baru, saat itu banyak masyarakat kecewa dan tidak bisa menyatakan pendapatnya secara bebas.
Demikian kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Tepatnya, saat menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia. Khususnya menunjukan dukungan masyarakat atas rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode terus naik.
Menurut Lucius apabila emosional pendukung jabatan tiga periode jabatan presiden benar-benar terwujudkan, maka bakal menimbulkan persoalan baru. Bangsa Indonesia berpotensi menghadapi risiko besar. Sebab, semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Kondisi tersebut sekaligus menjadikan kekuasan menjadi lebih absolut.
Hal tersebut kemudian menjadi dasar daripada suatu pemerintahan otoriter. Yakni kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Atau bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.
“Secara emosional pendukung tidak rela dengan kekuasaan jokowi. Tetapi kita tidak rela pemimpin itu ditentutakan oleh emosional. Karena itu memberikan ruang kepada presiden yang otoriter,” kata Lucius kepada Inilah.com, Senin (10/1/2022).
Lucius menambahkan, tiga periode jabatan presiden tidak hanya memberikan ruang lebih terhadap Jokowi semata. Namun, turut serta memberi ruang terhadap lingkaran orang dekat presiden terus berupaya mempertahankan kepentingan personal demi tujuan tertentu.
“Bukan hanya jokowi yang menentukan banyak hal. Tetapi lingkaran kepentingan di luara sana ikut memastikan kekuasaan Jokowi terus bertahan di tangan mereka,” tutup Lucius.
Tiga Periode, Pendukung Lihat Jokowi Tanpa Cela
Lucius menilai tiga periode, merupakan cara pendukung melihat Jokowi tanpa cela alias sangat ‘suci’. Angan-angan Jokowi terus memimpin makin menguat. Padahal, jika merujuk dari indikator penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, hingga penegakan Hak Asasi Manusia, Presiden Joko Widodo gagal. Dalam hal ini gagal membuktikan apa yang telah politisi PDI Perjuangan itu janjikan, saat berebut kursi orang nomor satu di republik ini.
Tiga periode pun bakal melawan tatanan sitem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama rakyat Indonesia. Adanya pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Bahkan pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode.
“Demokrasi yang rasional meski tunduk pada pembatasan kekuasaan sesuai Undang-Undang Dasar. Sebaik apapun Jokowi, dia tidak bisa lepas dari cengkraman sistem,” ucap Lucius.
Pendukung Jabatan Presiden Tiga Periode Versi Hasil Survei
Seperti berita sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, dukungan masyarakat terhadap rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode terus naik.
Survei ini dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih karena usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Total sampel 2.020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi. Selain itu, sudah melakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari sampel tersebut, 20,8 persen menyatakan masih ingin memilih Jokowi sebagai presiden. Sebanyak 13,1 persennya memilih Prabowo Subianto. Sebanyak 8,9 persen memilih Ganjar Pranowo, 8,7 persen. Lau memilih Anies Baswedan, 1,9 persen Ridwan Kamil, 1,6 persen Agus Harimurti Yudhoyono, dan 1,3 persen Sandiaga Uno.
Dari sisi tingkat pemahaman terhadap isu masa jabatan Presiden Jokowi akan ditambah menjadi tiga periode, dia mengatakan, hasil survei pada Desember 2021 ini menunjukkan 52 persennya tidak tahu.
Meski demikian, Burhanuddin menekankan, ketika pertanyaan setuju atau tidaknya, 5,2 persen mengatakan sangat setuju, 33,3 persen mengatakan setuju, 25,9 persen kurang setuju, dan 30,9 persen tidak setuju sama sekali.
Jokowi Tolak Jabatan Tiga Periode
Sementara itu merujuk soal isu tiga periode jabatan Presiden, Jokowi secara terang-terangan membantah dan menyatakan tidak berminat menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Jokowi menegaskan tetap berpegang pada konstitusi yang menyebutkan jabatan presiden paling lama dua periode.
“Bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (15/3/2021) lalu.
