Market

Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal, Julukan Sri Mulyani Ratu Utang Muncul Lagi

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro menilai agenda ekonomi yang dijanjikan Jokowi, banyak yang meleset. Paling mencolok adalah soal utang.

“Terbukti, hampir 10 tahun Jokowi memerintah, fundamental ekonomi negara menjadi rapuh. Karena, ekonomi dibangun dengan utang. Lantaran menggunung utang pemerintahan saay ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah dilabeli ratu utang,” papar Sasmito, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Kata Sasmito, tumpukan utang era Jokowi bak bom waktu bagi pemerintahan Indonesia di masa depan. Menggunungnya utang saat ini, dipicu tata kelola keuangan negara yang amburadul.

“Patut diduga tata kelola (keuangan negara) melanggar konstitusi, menabrak undang-undang dengan APBN yang selalu besar pasak daripada tiang. Selama 10 tahun SBY dan 10 tahun Jokowi , cacat hukum,” kata Sasmito.

Dalam hal ini, Sasmito mengkritisi uang negara yang jumlahnya lebih dari Rp1.000 triliun digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap eks BLBI. Sangat ironi, pemerintahan saat ini tak menghentikannya. Lebih celaka lagi, kesalahan ini dibiarkan saja oleh pemerintah maupun DPR.

“Saatnya, rakyat bangkit membela kepentingan negara. Agar negeri ini selamat dari jeratan utang yang terus menggunung. Kasihan anak cucu kita di kemudian hari,” kata dia.

Selain itu, dia mengkritisi dua agenda besar reformasi yang gagal dijalankan Presiden Jokowi? Apa itu? Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Ini reformasi lucu-lucu saja. Enggak lebih dari retorika elit politik saja. Nggak ada perubahan apa-apa,” ujar Sasmito.

Dugaan Sasmito itu, bisa jadi benar. Banyak kalangan menyebut, hukum di era Jokowi rasanya tebang pilih. Tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Di sisi lain, korupsi semakin marak. Menyeret banyak pihak, mulai menteri, kepala daerah bahkan pimpinan KPK.

Terkait julukan ratu utang, Sri Mulyani sebenarnya sudah pernah menyampaikan begini. Masyarakat yang mengktiriknya soal utang, karena kurang dari sisi literasi dan edukasi atas penggunaan utang.

Walhasil, Sri Mulyani memilih tidak ambil pusing terhadap julukan tersebut. “Harus bagaimana, instrumennya apa yang dipakai, caranya bagaimana, ngomong sama bisnis bagaimana, ngomong sama masyarakat bagaimana, edukasinya seperti apa,” ungkap Sri Mulyani, dikutip

Namun begitu, utang di era Jokowi memang tumbuhnya sangat cepat.  Kalau bisa lari, mungkin lebih cepat ketimbang kereta Whoosh. Pada akhir 2014, saat Jokowi baru menjabat presiden, utang pemerintah Rp2.608 triliun. Sedangkan data Mei 2023, utang pemerintah tembus Rp7.787 triliun. Atau bertambah Rp5.179 triliun.  Atau kenaikan rata-rata utang pemerintah sebesar Rp575,44 triliun per tahun. 

Back to top button