Ada yang menarik perhatian Guru Besar Ekonomi Politik dari IPB University, Prof Didin S Damanhuri ketika mencermati visi ekonomi bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.
“Saya dua kali melihat Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menyampaikan visi ekonominya. Pertama di Silatnas ICMI Makassar dan sarasehan 100 ekonom INDEF kemarin. Saya kira, Ganjar banyak kritik atau koreksi pemerintahan saat ini,” kata Prof Didin kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Apa saja itu? Usai Ganjar memberikan paparan di acara Sarasehan dengan 100 ekonom, Prof Didin diberikan kesempatan untuk bertanya terkait konsep poros maritim yang digagas Presiden Jokowi yang hampir 10 tahun berkuasa, namun belum ada wujudnya.
Jawaban bacapres berambut putih ini, cukup mengejutkan. “Kenapa tidak berubah? Karena tidak niat pak. Lho, mau jawab apalagi. Kesehatannya, bangun puskesmas, bukan puskesmas terapung. Lalu, bangun jalan tol, bukan poros maritim. Memang bikin pembangunan di darat, lebih mudah. Nah yang begini harus kita rubah,” kata Ganjar.
Untuk mewujudkan cita-cita maritim Ganjar, menurut Prof Didin, bukan perkara mudah. Perlu pendanaan besar yang tak mungkin disangga APBN sekalipun. “APBN saat iki sekitar Rp3.000 triliun. Sekitar Rp1.000 triliun untuk bayar bunga dan utang, tersisa Rp2.000 triliun. Belum lagi anggaran untuk pendidikan dan belanja modal. Nah, sumber dananya dari mana untuk membangun maritim? Saya kira, Pak Ganjar perlu juga jelaskan,” kata prof Didin.
Selain itu, masih menurut Prof Didin, Ganjar juga mengkritik sejumlah kebijakan era Jokowi. Mulai dari hilirisasi yang belum menyentuh industrialisasi. “Selain itu, Ganjar ingin mengembangkan hilirisasi bukan hanya di sektor tambang. Namun juga sektor pertanian dan lainnya. Saya lihat banyak yang dia koreksi dari kebijakan pemerintah saat ini,” beber Prof Didin.
Dirinya pun menyoroti janji Ganjar meningkatkan anggaran riset dari 0,2 persen menjadi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tentu saja angkanya besar sekali. Atau dari US$8,2 miliar naik 5 kali menjadi US$41 miliar yang setara dengan Rp61,5 triliun (kurs Rp15.000/US$).
“Bagus kalau bisa direalisasikan. Tapi besar sekali. Ganjar katanya ingin libatkan perusahaan atau swasta, mekansimenya seperti apa. Saya kira belum clear,” ungkapnya.
