Ketimbang memaksakan program makan siang dan susu gratis yang anggarannya Rp400 triliun, pemerintahan baru disarankan fokus membangun sektor pertanian. Mulai hulu hingga hilir. Agar tak terulang kelangkaan beras yang memicu kenaikan harga.
“Sebaiknya fokus ke program ketahanan pangan. Mulai dari hulu hingga hilir. Penyediaan subsidi pupuk, bantuan subsidi bunga untuk pertanian, harus lebih diprioritaskan, ketimbang makan siang gratis,” kata Founder dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Saat ini, kata Bhima, pemerintah tertimpa masalah serius. Bahwa persediaan beras menipis karena produksi terjun bebas. Mau tak mau, pemerintah harus membuka keran impor lebar-lebar. Sayangnya, banyak negara justru membatasi penjualan berasnya. Demi menjaga stabilitas pangan di negaranya.
Akibatnya, harga beras dan sejumlah bahan pangan di Indonesia, semakin sulit dikendalikan. Yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Beda cakupannya dengan program makan siang dan susu gratis. “Itulah poinnya kenapa program ketahanan pangan lebih mendesak ketimbang makan siang gratis. Namun kalau dari perspektif politik, program makan siang memang lebih populis,” kata Bhima.
Jika harga beras naik terus, Bhima mengingatkan, inflasi semakin menjadi sulit dikendalikan. Masyarakat di level rentan miskin bakal merasakan dampaknya. “Sebaiknya, alokasi anggaran program makan siang gratis jangan terlalu besar. Priototaskan untuk ketahanan pangan, perbaikan sektor hulu pertanian, infrastruktur pertanian (irigasi), riset pertanian,” kata Bhima.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad H Wibowo meyakini, program makan siang dan susu gratis tidak memicu melebarnya defisit anggaran. “Kalau saya pribadi merasa kekhawatiran defisit membengkak hingga di atas 3 persen itu, agak dibesar-besarkan. Rasanya , tidak begitu,” kata Drajad
Mantan Anggota DPR asal PAN ini, menjamin, program makan siang dan susu gratis tidak akan membebani APBN. Karena dibiayai dari dua sumber pendanaan baru. Semuanya harus sabar menunggu sampai Prabowo-Gibran resmi menjadi presiden dan wakil presiden (wapres).
Ditanya soal dua sumber dana baru itu, Dradjad belum mau buka-bukaan. hanya dijelaskan bahwa dua sumber pembiayaan baru yang dimaksudnya, selama ini belum terkoleksi. Padahal itu hak negara yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Nilainya cukup besar yakni Rp90 triliun dan perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp116,4 triliun.
“Seandainya sumber penerimaan baru itu bisa dijalankan, saya rasa defisitnya akan sama. Bahkan bisa kurang. Karena sumbernya cukup banyak, potensinya besar sekali,” pungkasnya.
