Sebagai pendukung pemerintahan Jokowi, ekonom Core Indonesia, Piter Abdullah berharap rencana kenaikan harga BBM subsidi dibatalkan.
“Tolong dicatat ya, saya ekonom yang mendukung pemerintah. Kalau cuman ditunda (kenaikan BBM subsidi), malah merusak proses pemulihan ekonomi. Misalnya, besok naik, yang kena banyak. Pengguna BBM subsidi itu mayoritas. Industri dan sektor jasa juga kena. Ujung-ujungnya merusak pemulihan ekonomi yang sudah on the track,” tegas Piter kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Kegalauan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membengkaknya anggaran subsidi BBM yang kini mencapai Rp502 triliun, menurut Piter kurang pas. Pada 2020, pemerintah menganggarkan dana super jumbo untuk penanganan pandemi COVID-19. Nyatanya, APBN 202o aman-aman saja.
“Apalagi saat ini, anggaran kita surplus. Anggaran untuk kesehatan dan COVID-19 turun. Ada tambahan dari windfall dari komoditas, artinya anggaran kita sehat sekali. Jadi kenapa harus takut. Lha wong kita punya pengalaman 2020 yang lebih penuh tantangan,” ungkapnya.
Bagaimana dengan bantalan sosial untuk meredam dampak kenaikan harga BBM? Piter menyebut tidak akan efektif. “Misalnya saja Anda saya tempeleng, kemudian saya kasih permen, rasanya bagaimana? Setelah permennya habis, rasa sakitnya pasti masih tersisa,” ungkapnya.
Kalau Presiden Jokowi memilih menunda kenaikan BBM, Piter khawatir perekonomian Indonesia bakalan babak belur. Lantaran dampak dari kenaikan BBM subsidi bakalan dahsyat. Seluruh sektor perekonomian bakal mengalami pukulan hebat. “Sejak awal saya tolak kenaikan harga BBM. Karena momentum kenaikan tidak pas. Dan, anggaran kita cukup kok untuk subsidinya,” pungkas Piter.
Saat berada di Tembagapura, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022), Presiden Jokowi menerangkan, pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi karena masih proses pengitungan ulang. “BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Jokowi.
Lalu kapan diumumkan” Mantan Wali Kota solo dan Gubernur DKI Jakarta ini, tak mau berspekulasi. Jokowi mengulang kalimat sebelumnya, pemerintah masih mengkalkulasi harga BBM.
