Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, mempertanyakan pertimbangan Presiden Joko Widodo saat memilih Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menpora.
Pasalnya, Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo tidak lagi melihat rekam jejak sebagai tolak ukur dalam memilih seseorang menteri. Hal ini menurut Hamzah, dapat dilihat dari belumnya Dito menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bagaimana mungkin memilih dan mengangkat seorang menteri yang tidak patuh terhadap LHKPN?,” kata Hamzah saat dihubungi Inilah.com, Kamis (6/7/2023).
Hamzah mengatakan, efek lain dari tidak dilihatnya rekam jejak, kini Presiden Joko Widodo harus terkena imbas dari sejumlah menteri yang dikaitkan dalam sejumlah kasus korupsi, salah satunya Dito yang sempat diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus korupsi BTS Kominfo.
“Bukan hanya LHKPN, nama menpora juga disebut-sebut dalam perkara BTS,” kata Hamzah.
Padahal, menurut Hamzah, dengan dilihatnya rekam jejak, Presiden Jokowi dapat memilih seseorang yang benar-benar berintegritas.
“Rekam jejak itu penting sebagai jaminan integritas seorang pejabat,” kata Hamzah.
Hamzah menilai, komitmen Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi makin luntur seiring kian dekatnya akhir jabatan sebagai Presiden RI.
“Berbeda dengan diawal-diawal masa pemerintahan diperiode pertamanya dulu,” kata Hamzah.
Diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan hingga saat ini belum ada itikad baik dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“(Menpora) komunikasi dengan KPK belum ada,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan saat dihubungi Inilah.com, Rabu malam (5/7/2023).
Hingga Rabu (5/7/2023), LHKPN Dito masih belum tercantum di situs elhkpn.kpk.go.id. Padahal, Dito Ariotedjo dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, sejak 3 April 2023.
Selain LHKPN, nama Dito belakangan mulai menghangat lantaran disebut-sebut ikut terlibat dalam perkara proyek BTS Kominfo. Dito disebut ikut menerima aliran dana Rp 27 miliar dari Komisaris PT Solitechmedia Synergi, Irwan Hermawan. Pada pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (3/7/2023) itu, Dito memberikan klarifikasi.
Rizki Aslendra
