Gaya kebijakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan dalam proyek yang strategis menggunakan tenaga pengawas (mandor) asing. Dalihnya, keberadaan mandor asing di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Walaupun di proyek IKN mendapat penolakan.
Bagaimana di industri tambang mineral jenis Ore Nikel, yang terendus KPK terjadi ekspor ilegal ke China mencapai 5 juta ton senilai Rp14,5 triliun? Apalagi hasil dari tambang nikel digadang-gadang menjadi andalan pendapatan negara. Demikian juga kebijakan kendaraan listrik, juga menjadi modal utama untuk mendukung industri baterai listrik. Akankah Menko Luhut terpikir untuk menggunakan mandor asing mengawasi industri nikel?
Bagi Menko Luhut, kinerja bagus mandor asing sudah dibanggakan untuk memastikan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Menurutnya, mereka bisa diandalkan supaya proyek berjalan dengan cepat.
Ia mencontohkan, para pekerja dan mandor dari China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB) mampu bekerja dengan sangat cepat dan efisien.
“Kita kan, orang tidak lihat nyatanya seperti apa. Kemarin di Stasiun Padalarang, dan kalau mereka enggak kerja juga tidak selesai. Karena itu diakuin juga oleh kita, dan karena mereka (WNA) kerja jauh lebih cepat,” kata Luhut, seperti dikutip Jumat (23/6/2023).
Meski banyak dikritik, Luhut tetap pada pendiriannya. Bagi Luhut, para pengkritik seharusnya bisa melihat dari sisi manfaat penggunaan Tenaga Kerja Asing atau TKA. Di mana banyak dari para pekerja WNA, maka bisa bekerja lebih cepat dan gesit.
Terakhir, rencana menggunakan mandor asing juga akan diterapkan di proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Keputusan tersebut juga langsung dikerubuti berbagai pernyataan penolakan.
Sebab, lagi-lagi Luhut menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.
“Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa,” tegas Luhut.
Dengan kualitas pekerja dan mandor asing, lanjut dia, justru bisa menjadi cambuk sekaligus contoh bagi pekerja lokal untuk belajar dari mereka. “Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas,” tegas Luhut.
Sementara dengan terbongkarnya ekspor ilegal ore nikel sekitar 5 juta ton dengan nilai mencapai kisaran Rp14,5 triliun sejak 2020 maka sangat melukai publik. Sebab praktik tersebut terjadi setelah Presiden Jokowi mengeluarkan larangan ekspor produk nikel.
