Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus mendorong terciptanya perdamaian antara Palestina-Israel melalui gencatan senjata. Pasalnya, Indonesia tidak ingin semakin banyak korban yang berjatuhan, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak Palestina, akibat perang masing-masing dari kedua belah pihak.
Melalui gencatan senjata ini terutama di Jalur Gaza, ia menilai akan membuka ruang sekaligus akses untuk penyebaran bantuan logistik dan evakuasi korban. Tanpa upaya ini, potensi kerusakan dari perang tersebut akan semakin tidak terkendali.
“Gencatan senjata itu akan memberikan ruang dan waktu untuk bantuan logistik masuk lebih banyak lagi. Kemudian, proses operasional seperti evakuasi korban bisa dilaksanakan sehingga diharapkan dari gencatan senjata inilah menjadi awal dari proses penghentian serangan antara Palestina dan Israel,” kata Lodewijk di Jakarta, dikutip Jumat (3/10/2023).
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa DPR adalah lembaga legislatif yang selalu aktif mengupayakan gencatan senjata sekaligus menyuarakan perdamaian melalui diplomasi dalam forum-forum internasional. Maka dari itu, ia berharap berbagai negara melalui parlemen mendukung usaha tersebut.
“Kita mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi diplomasi yang lebih aktif. Tentu, kami sebagai lembaga parlemen, akan melakukan diplomasi (antar) parlemen supaya negara-negara di dunia menghentikan peperangan ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, terhitung sejak 7 Oktober-1 November 2023, ada lebih dari 8.900 warga Palestina tewas akibat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas. Korban Palestina yang berjatuhan dinilai paling banyak berada di Jalur Gaza sekitar 8.805 orang dan korban luka 22.240 orang. Sementara di wilayah Tepi Barat korban jiwanya 128 orang dan korban luka 2.274 orang.
Dalam periode sama, jumlah total korban jiwa dari pihak Israel sekitar 1.416 orang dan korban lukanya 5.413 orang. Data ini dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel.
