Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo masih berharap apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diakhir masa jabatannya masih tulus seraya tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala negara terhadap rakyatnya. Ganjar mengemukakan hal ini merespons kekhawatiran politisasi terkait pembagian bantuan sosial (bansos) dan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Ya mudah-mudahan semua karena ketulusan hati,” kata Ganjar kepada awak media di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).
Ganjar menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN hingga gencarnya pembagian bansos kerap dilakukan jelang berlangsungnya pemilu. Menurut Ganjar, kebijakan-kebijakan semacam itu memang sudah disiapkan dan akan diwujudkan sesuai momentum yang dinilai tepat.
“(Karena itu) bukan tidak mungkin orang akan punya tafsir-tafsir yang berbeda,” ucapnya.
Lebih jauh, Ganjar punberharap jika lembaga legislatif dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Pasalnya, apa yang dikerjakan oleh eksekutif atau pemerintah sepaturnya diawasi oleh legislatif yakni DPR RI.
“Maka ada DPR agar semua dalam trek yang benar,” tuturnya.
Diketahui, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti kinerja Presiden Jokowiyang gencar membagikan bansos ke daerah-daerah. Politisi PDIP ini menyebut, momen pembagian yang dilakukan jelang Pilpres 2024 itu, lebih kental akan konflik kepentingan mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka turut berkontestasi di Pilpres 2024.
“Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran,” kata Said dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Said menyebut, hampir enam bulan terakhir publik dibuat heboh dengan masalah bansos. Apalagi melihat Jokowi lebih memanfaatkan bansos sebagai jembatan untuk mendulang suara bagi anaknya.
“Sesungguhnya sudah menjadi kontroversi,” ungkapnya.
