DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakpro melakukan transparansi data mengenai program kerjanya. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin saat rapat monitoring kinerja PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama jajaran Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Suhud meminta jawaban dari pihak Jakpro secara tertulis mengenai data-data pemasukan. “Saya usul jawabanya bukan secara lisan, namun tertulis menyangkut data karena kalau hanya lisan itu tidak cukup,” kata Suhud di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1/20223).
Menurutnya, isu permasalahan Jakpro ada di bidang komersial yang meliputi keuntungan dan pemasukan bagi pemerintah daerah. Sangat disayangkan, banyak yang mengetahui bahwa Jakpro saat ini sedang merugi.
“Saat ini aset besar Jakpro bukan menghasilkan, namun malah menjadi beban berupa penyusutan dibandingkan pemasukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suhud menegaskan bahwa Jakpro harus ada informasi dan laporan ke Komisi B mengenai aset-aset yang dimilikinya. Apakah aset tersebut benar menghasilkan laba atau justru sebaliknya.
“Info yang saya dapat, Jakpro mendapatkan pemasukan rutin An dari beberapa aset seperti pasar Muara Karang, Aston, mall Pluit Junction, tetapi perlu dicek audit operasional nya. Benar enggak laba karena bisa saja rugi,” tandasnya.
