Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon tak mempermasalahkan jika Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengorkestrasi atau mengolah data intelijen. Sebab hal ini sudah menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Presiden bisa meminta Kemenhan untuk mengorkestrasi data intelijen. Sehingga nantinya informasi tersebut bisa beragam dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi.
“Sifat koordinatif itu, karena biasanya kan badan intelijen itu langsung kepada presiden. Tapi kalau misalnya di minta melakukan suatu koordinasi menurut saya, ya hak dari presiden untuk melakukan itu. Supaya mungkin informasi intelijen yang beragam bisa dikoordinasikan di Kemenhan, di beberapa negara juga ada hal itu sih,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).
Fadli menilai, dalam koordiansi tersebut nantinya Kemenhan tetap memiliki batas dalam pengolahan data intelijen tersebut.
“Ya maksud saya kan sifatnya itu koordinatif ya, tetap saja yang punya core-nya sesuai dengan perundang-undangan. Tapi hal itu saya kira menyangkut masalah flow of information, bagian dari koordinasi, bukan tanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya ketika membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (18/1/2023) menyampaikan Kemhan harus bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Nantinya informasi intelijen dari berbagai lembaga atau institusi menjadi data yang solid bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat.
“Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. ‘(Misalnya) Ini hati hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali,” ucap Jokowi kala itu.
