Anggota Komisi VII DPR, Hendrik Sitompul mempertanyakan kinerja SKK Migas di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto yang gagal meraih target produksi riil (lifting) minyak dan gas bumi (migas), sesuai arahan pemerintah.
“Terkait target SKK Migas ini, sepertinya memang tidak tercapai. Pada akhirnya berdampak pada volume impor minyak kita. Jadi, ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas gagal meningkatkan liftingnya. Maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita,” ujar Hendrik, Jakarta, dikutip Sabtu (16/3/2024
Dia mengatakan, jangan bicara kedaulatan energi selama kinerja SKK Migas melempen seperti saat ini. Karena, Indonesia akan terus bergantung kepada impor minyak mentah. “Ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas tidak bisa meningkatkan liftingnya, maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Dengan tidak tercapainya target lifting Migas itu, kata Hendrik, berdampak pula kepada anjloknya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Pada 2023, PNBP mencapai Rp116 triliun. Terjun bebas dibandingkan 2022 yang mencapai Rp148,70 triliun.
Dalam hal ini, kata Henderik, SKK Migas wajib membeberkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS/K3S) yang kinerjanya melempem, sehingga liftingnya anjlok. Serta K3S mana yang berhasil mengerek naik liftingnya. Sehingga akan mudah dilakukan pemetaan untuk mengatasi penurunan lifting Migas tersebut.
Dengan kata lain, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap SKK Migas dapat menigkatkan lifting dari sumur-sumur yang telah ada. Sehingga perlahan akan mendekati target lifting Minyak yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 1 juta barel pada 2030.
